Banda Aceh, KP2MI (5/9) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Aceh ke bursa kerja global. Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi di Kantor Gubernur Aceh, Senin (31/8/2026). Hadir dalam audiensi ini Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah dengan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah.

Audiensi membahas sejumlah langkah strategis dalam membangun ekosistem penempatan Pekerja Migran Indonesia yang aman, profesional, terintegrasi, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Aceh yang ingin bekerja ke luar negeri. Beberapa agenda yang dibahas meliputi penguatan mekanisme penempatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia, pengembangan program SMK Go Global, layanan pemeriksaan kesehatan medical GAMCA, serta penjajakan dukungan pembiayaan bagi calon Pekerja Migran Indonesia.

Dalam mendukung program SMK Go Global, BP3MI Aceh mendapat amanah untuk melatih 720 warga Aceh sebagai calon tenaga kerja yang dipersiapkan untuk memasuki bursa kerja global.

“Kami mendapat amanah untuk mempersiapkan 720 putra-putri Aceh agar memiliki kompetensi dan kesiapan untuk memasuki bursa kerja global. Tentunya, target ini tidak dapat dicapai sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, Pemprov Aceh, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan seluruh pihak terkait agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal,” ujar Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah.

Selain peningkatan kompetensi, penyediaan layanan pendukung bagi calon Pekerja Migran Indonesia turut menjadi perhatian. Salah satunya adalah penjajakan layanan medical GAMCA di Aceh bagi calon Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan ke negara-negara Timur Tengah. Ketersediaan layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus mengurangi beban biaya dan waktu calon Pekerja Migran Indonesia dalam memenuhi persyaratan kesehatan.

“Selama ini, calon Pekerja Migran Indonesia dari Aceh harus mengakses layanan pemeriksaan kesehatan di luar daerah. Apabila layanan medical GAMCA dapat tersedia di Aceh, tentu akan memberikan kemudahan, menghemat waktu, dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh calon Pekerja Migran Indonesia,” tambahnya.

BP3MI Aceh dan Pemprov Aceh juga membahas penjajakan mekanisme dana talangan bagi calon Pekerja Migran Indonesia yang memiliki keterbatasan biaya persiapan dan keberangkatan melalui mekanisme yang memungkinkan dengan melibatkan Baitul Mal Aceh, sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

Menurut Kepala BP3MI Aceh, akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian agar kesempatan bekerja ke luar negeri dapat diakses oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi.

“Jangan sampai masyarakat yang memiliki kemampuan dan peluang kerja ke luar negeri terhambat hanya karena keterbatasan biaya persiapan dan keberangkatan. Oleh karena itu, kami mendorong adanya penjajakan mekanisme dukungan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Melalui penguatan kolaborasi tersebut, BP3MI Aceh dan Pemprov Aceh mendorong terciptanya ekosistem penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah penempatan, tetapi juga memastikan calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kompetensi, mengikuti prosedur resmi, serta memperoleh pelindungan sejak tahap persiapan hingga kepulangan.

“Yang ingin kita bangun bukan sekadar meningkatkan angka penempatan. Lebih dari itu, kita ingin memastikan masyarakat Aceh yang bekerja ke luar negeri berangkat melalui prosedur resmi, memiliki kompetensi, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan memperoleh pelindungan sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air,” tegas Kepala BP3MI Aceh.

Sinergi antara BP3MI Aceh dan Pemprov Aceh diharapkan menjadi langkah konkret dalam membuka semakin banyak akses kerja luar negeri yang aman dan berkualitas bagi masyarakat Aceh sekaligus meningkatkan kontribusi Pekerja Migran Indonesia dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan pembangunan daerah. ** (Humas/BP3MI Aceh)

-