Tuesday, 17 November 2026
logo

Berita

Berita Utama

BP3MI Kalimantan Utara Sambut Kunjungan Kerja Kantor Staf Presiden di Wilayah Perbatasan

-

00.06 12 June 2026 301

BP3MI Kalimantan Utara Sambut Kunjungan Kerja Kantor Staf Presiden di Wilayah Perbatasan

Nunukan, KemenP2MI (11/06) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara menyambut kunjungan kerja Tim Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (11/6). Kedatangan tim yang berjumlah tiga orang tersebut disambut oleh Kepala BP3MI Kalimantan Utara beserta jajaran dan instansi terkait di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.

Setibanya di Nunukan, Tim Kedeputian IV KSP melakukan peninjauan ke Helpdesk Pelabuhan yang dikelola BP3MI Kalimantan Utara. Pada kesempatan tersebut, rombongan memperoleh pemaparan mengenai alur pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia, mulai dari pendataan, fasilitasi pemulangan, pemberian informasi, hingga upaya pencegahan penempatan nonprosedural yang dilakukan di wilayah perbatasan.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Kantor BP3MI Kalimantan Utara untuk melaksanakan rapat dan diskusi bersama para pemangku kepentingan terkait. 

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, antara lain pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan pengawasan di wilayah perbatasan, penanganan pekerja migran bermasalah, serta upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penempatan nonprosedural.

Rapat dibuka oleh Kepala BP3MI Kalimantan Utara yang menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kantor Staf Presiden ke Kabupaten Nunukan. 

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung kondisi di wilayah perbatasan sekaligus memperkuat sinergi dalam upaya pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara aman dan prosedural.

Diskusi kemudian dipandu oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Bodo Pambuditomo, yang mengulas berbagai isu strategis terkait tata kelola migrasi aman dan penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Kegiatan berlangsung interaktif dengan penyampaian masukan dan rekomendasi dari para peserta sebagai bahan tindak lanjut dalam penyusunan kebijakan dan program pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kemudahan pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri secara aman dan prosedural. Selain itu, diperlukan berbagai upaya untuk menjadikan jalur penempatan prosedural lebih menarik dan memberikan manfaat nyata bagi pekerja migran. Kemudahan akses informasi, percepatan pelayanan dokumen, biaya yang terjangkau, serta kepastian pelindungan hukum dan jaminan sosial menjadi faktor penting yang perlu terus ditingkatkan,” ujar Bodo.

Usai rapat dan diskusi, rombongan melanjutkan agenda dengan melakukan kunjungan lapangan ke wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Kunjungan diawali dengan peninjauan patok batas negara sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di kawasan perbatasan.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Nyamuk untuk melihat secara langsung aktivitas pelayanan dan pengawasan lintas batas. Dalam kesempatan tersebut, rombongan memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pelayanan keimigrasian, pengawasan perlintasan orang, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan.

Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk melihat secara langsung kondisi kawasan perbatasan yang selama ini menjadi salah satu titik strategis mobilitas masyarakat, termasuk calon Pekerja Migran Indonesia. Melalui peninjauan lapangan tersebut, diharapkan koordinasi dan sinergi antarinstansi semakin kuat dalam meningkatkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta mendorong penempatan yang aman dan prosedural.

Dengan melihat langsung kondisi perbatasan dan fasilitas yang tersedia, Tim Kedeputian IV Kantor Staf Presiden memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan potensi yang ada di wilayah perbatasan. Hasil kunjungan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan langkah strategis untuk memperkuat pelindungan warga negara Indonesia, khususnya Pekerja Migran Indonesia di kawasan perbatasan. *(Humas/BP3MI Kalimantan Utara)