Makassar, KP2MI (7/8) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem pendidikan vokasi sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing calon pekerja migran Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2026 yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BP3MI Sulawesi Selatan, Fanny Wahyu Kurniawan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, Reza Faisal Saleh, serta perwakilan perangkat daerah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan vokasi.

Dalam kesempatan itu, Fanny menegaskan BP3MI Sulawesi Selatan siap mendukung program prioritas pemerintah dengan memperkuat peran balai sebagai pusat peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia (capacity building hub).

"BP3MI Sulawesi Selatan siap mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah dengan memperkuat peran balai sebagai pusat peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia. Kami ingin memastikan tenaga kerja Indonesia yang diberangkatkan ke luar negeri memiliki kompetensi, keterampilan, dan kemampuan bahasa asing yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global sehingga mampu bersaing dan bekerja secara profesional," ujarnya.

Menurut Fanny, peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia pada tahun ini difokuskan pada penguatan keterampilan teknis (hard skill) dan penguasaan bahasa asing sebagai bekal menghadapi persaingan di pasar kerja internasional.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan pekerja migran Indonesia yang profesional, kompeten, dan memperoleh pelindungan secara optimal.

Selain itu, BP3MI Sulawesi Selatan juga mendorong optimalisasi penyerapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui Program SMK Go Global untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara tujuan.

"Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan vokasi, dan dunia usaha semakin kuat. Lulusan SMK memiliki potensi besar untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara, sehingga diperlukan kebijakan yang terintegrasi mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga penempatan secara prosedural," katanya.

Dalam forum tersebut, BP3MI Sulawesi Selatan juga mendorong percepatan penyelesaian Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP3MI Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai landasan pelaksanaan program vokasi dan penempatan pekerja migran Indonesia.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Reza Faisal Saleh, menyatakan pemerintah daerah siap memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Tim Koordinasi Daerah Vokasi guna menyelaraskan penyediaan tenaga kerja vokasi dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk peluang penempatan ke luar negeri.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempercepat penyusunan mekanisme teknis dan kerja sama formal bersama BP3MI Sulawesi Selatan dalam mendukung pelaksanaan program-program strategis di bidang vokasi dan ketenagakerjaan.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan program prioritas pemerintah pusat dengan kebijakan pembangunan daerah di bidang vokasi dan ketenagakerjaan. Ke depan, BP3MI Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan terus memperkuat koordinasi serta mempercepat penyusunan MoU dan PKS agar penempatan lulusan SMK ke luar negeri dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan akuntabel.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan vokasi, dan para pemangku kepentingan, BP3MI Sulawesi Selatan optimistis dapat membangun ekosistem penyiapan pekerja migran Indonesia yang semakin berkualitas, kompeten, dan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja global sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**(Humas BP3MI Sulawesi Selatan)

-