Denpasar, KemenP2MI (08/11) — Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menyelenggarakan Kegiatan Edukasi Informasi Kerja bagi seluruh Bursa Kerja Khusus (BKK) di Provinsi Bali. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada Jumat (7/11/2025) hingga Sabtu (8/11/2025) di Hotel Aryaduta, Kota Denpasar, Bali, diikuti oleh 150 peserta yang merupakan pengurus Bursa Kerja Khusus (BKK).

Direktur Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum, Nurhayati, selaku penyelenggara kegiatan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta didik, tenaga pendidik, serta pengelola BKK mengenai skema penempatan tenaga kerja berbadan hukum.

“Dengan adanya acara ini, kami berharap seluruh pihak mampu melaksanakan proses penyaluran dan penempatan lulusan secara profesional, legal, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Nurhayati dalam sambutannya.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penempatan, Ahnas. Dalam sambutannya, Dirjen Ahnas menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah, guru pendamping, dan pengelola BKK se-Bali yang hadir untuk memperkuat peran pendidikan dalam membangun ekosistem migrasi aman bagi generasi muda.

“Kegiatan edukasi ini bukan sekadar sosialisasi kerja ke luar negeri, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dan kebangsaan. Kita harus memastikan anak-anak kita memperoleh informasi yang benar, jalur yang resmi, dan perlindungan maksimal sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri,” tegas Ahnas.

Beliau menambahkan bahwa sebagian besar calon Pekerja Migran Indonesia berasal dari lulusan SMK, sehingga BKK memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pencegahan perekrutan ilegal. Melalui pemahaman skema penempatan resmi seperti Private to Private (P to P), Government to Government (G to G), G to P, UKPS, maupun mandiri yang terdaftar di SISKOP2MI, BKK dapat memastikan setiap calon pekerja terlindungi secara hukum.

“Guru dan pengelola BKK bukan sekadar fasilitator, tetapi juga mentor karier dan penjaga masa depan siswa agar tidak salah melangkah,” ujarnya.

Dirjen Penempatan juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi global, termasuk kemampuan bahasa asing, keterampilan vokasi, dan etika kerja internasional. KemenP2MI, melalui program seperti Kelas Vokasi Migran, Migran Center, literasi keuangan, dan pelatihan kompetensi global, berkomitmen memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja internasional.

“Kami ingin Bali menjadi contoh praktik terbaik bagi daerah lain dalam memperkuat peran BKK sebagai pusat informasi kerja, pelatihan, dan pembentukan karakter tenaga kerja muda Indonesia,” tambah Ahnas.

Turut hadir dalam acara ini, antara lain: Kepala BP3MI Bali, Anak Agung Gede Indra Hardiawan; Perwakilan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung; Perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar; lara Kepala Bursa Kerja Khusus (BKK) dari SMK se-Provinsi Bali.

Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber, di antaranya: Yusuf Setiawan, Direktur Kelembagaan Penempatan KP2MI; Ni Luh Putu Widyantari, Kepala Bidang Penta PKK, Dinas Naker Badung; Ida Bagus Made Suandita, Kepala Seksi TIK Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar; Kadek Yobi Wardianta, Penata Madya Kepesertaan Korporasi & Institusi, BPJS Ketenagakerjaan Kota Denpasar.

Melalui kegiatan ini, KemenP2MI berharap peran BKK di Bali semakin kuat sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan migrasi aman dan bermartabat. Dirjen Ahnas berharap para pengelola BKK mampu menjadi agen perubahan yang memastikan setiap siswa SMK yang bercita-cita bekerja ke luar negeri berangkat melalui jalur resmi, terlindungi secara hukum, dan kembali membawa kebanggaan bagi keluarga serta bangsa. ** (Humas) 

-