Bogor, KP2MI (25/5) – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan penandatanganan Rencana Aksi tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP3MI Jateng dengan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai tindak lanjut kerjasama dan langkah strategis dalam memperkuat implementasi program kolaboratif di sektor kelautan dan perikanan.

Penandatanganan Rencana Aksi tersebut dilaksanakan di Bogor dan menjadi bagian penting dalam penguatan sinergi antarlembaga untuk mendukung penyiapan serta pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), khususnya pada sektor kelautan dan perikanan yang memiliki potensi besar di pasar kerja Internasional.

Pada kegiatan tersebut, BP3MI Jawa Tengah bersama BPPP Tegal turut melaksanakan penandatanganan Rencana Aksi sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjalankan program tindak lanjut PKS secara konkret, terarah, dan berkelanjutan.

Melalui penandatanganan Rencana Aksi ini, KemenP2MI dan KKP berkomitmen memperkuat layanan pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia melalui sejumlah program strategis yang terintegrasi.

Salah satu program yang akan dikembangkan yakni layanan Migrant Point sebagai pusat layanan informasi, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia maupun Pekerja Migran Purna.

Selain itu, kedua instansi juga mendorong penguatan layanan sosialisasi Migran Aman guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur migrasi aman, legal, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya itu, kerja sama tersebut juga mencakup layanan upgrading skill bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan kompetensi, pelatihan teknis, serta penguatan kesiapan kerja agar mampu bersaing di pasar kerja global.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap tercipta langkah kerja yang lebih terarah dan terintegrasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di sektor kelautan dan perikanan.

Lebih lanjut sinergi antara KP2MI dan KKP juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong transformasi penempatan Pekerja Migran Indonesia dari sektor low skill menuju middle dan high skill melalui penguatan kompetensi dan pelindungan sejak proses penyiapan.

Dengan penandatanganan Rencana Aksi tersebut, diharapkan implementasi program pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, **(Humas/BP3MI Jateng).

-