Palu, KemenP2MI (21/10/2025) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tengah (Sulteng) menghadiri Audiensi dengan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dalam rangka membahas rencana Kampanye Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pada Selasa (21/10/2025). Audiensi ini menjadi wadah peningkatan koordinasi lintas lembaga untuk memperkuat upaya pencegahan TPPO yang masih menjadi ancaman serius, terutama bagi kelompok perempuan dan calon pekerja migran. 

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur tersebut, dihadiri oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny Lamadjido; Kepala BP3MI Sulteng, Mustaqim; perwakilan Polda Sulteng, AKP Dicky Armanasurbakti; Ketua PKK Provinsi Sulteng, Sry Bahasoan; dan Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Wagub Reny menegaskan bahwa pencegahan TPPO tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi gerakan bersama.

“Pemerintah provinsi berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan semua pihak agar masyarakat Sulteng terlindungi dari praktik perdagangan orang yang merugikan dan tidak manusiawi,” ujar Reny.

Pada kesempatan tersebut, Mystaqim menyampaikan data permasalahan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 Tahun terakhir serta tantangan yang dihadapi dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ia mengatakan, pihaknya terus melaksanakan edukasi dan kampanye anti TPPO di berbagai kabupaten, terutama di desa-desa kantong pekerja migran.

“Kami berfokus pada peningkatan literasi masyarakat terkait migrasi aman dan legal agar tidak mudah terjebak dalam modus TPPO,” ungkap Mustaqim.

Sementara itu, AKP Dicky Amanasubakti menegaskan komitmen aparat kepolisian dalam memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Dinas P3A Sulawesi Tengah turut menyoroti pentingnya pendekatan edukatif dan perlindungan perempuan serta anak sebagai kelompok rentan.

Dalam kesempatan tersebut, Sry Bahasoan menyampaikan dukungannya terhadap gerakan kampanye anti TPPO. Ia menekankan bahwa keluarga memiliki peran sentral dalam melindungi anggota keluarganya dari ancaman perdagangan orang.

“PKK siap menjadi mitra strategis pemerintah dan BP3MI Sulteng dalam menyebarkan informasi dan edukasi hingga ke tingkat desa,” ujar Sry.

Pertemuan tersebut, disepakati akan dilakukannya Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan TPPO dan Kampanye Cegah TPPO bersama sama. Selain itu, akan diselenggarakan kegiatan Gerakan Aksi  “Kampanye Anti TPPO  dan Pelindungan Perempuan dan Anak” pada bulan November, yang bertepatan Peringatan Hari Anti Kekerasan Perempuan dengan lokus kegiatan Desa Pesaku, Kaleke dan Sibowi Kabupaten Sigi yang merupakan Desa Migran Emas.** (Humas/BP3MI Sulteng)

-