Denpasar, KemenP2MI (11/5) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Bali menghadiri kegiatan serap aspirasi dan pengawasan inventarisasi tata kelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dirangkaikan dengan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kamis (11/5/2026), di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Provinsi Bali.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Anggota DPD RI, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, dan dihadiri Kepala BP3MI Bali, Muhammad Iqbal, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Direksi BPD Bali, BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bali, serta peserta dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis terkait pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi fokus pembahasan. Salah satunya mengenai dorongan pembentukan regulasi nasional terkait pelaksanaan program pemagangan luar negeri, khususnya yang mengatur hak, kewajiban, serta jaminan pelindungan bagi peserta magang.

Selain itu, forum juga membahas pentingnya penguatan kerja sama Government to Government (G to G) dengan negara-negara tujuan penempatan potensial guna memperkuat sistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Para peserta turut menyoroti pentingnya pembangunan sistem satu data Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi sebagai upaya mewujudkan pelayanan dan pelindungan yang terpadu serta berkelanjutan.

Pada sektor sea based, forum mendorong harmonisasi regulasi antara Kementerian Perhubungan melalui Sistem Informasi Usaha Keagenan Awak Kapal (SIUKAK) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Sistem Informasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) guna meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penguatan program Desa Migran Emas juga menjadi perhatian dalam forum tersebut, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan desa, pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes), penyediaan akses informasi migrasi aman, program pemberdayaan masyarakat, hingga dukungan Dana Desa yang proporsional.

Dalam kesempatan tersebut, Senator Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan persoalan yang kompleks sehingga seluruh pemangku kepentingan harus terus berkoordinasi dalam memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia serta tidak henti-hentinya mengedukasi masyarakat terkait pentingnya bekerja ke luar negeri secara prosedural,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BP3MI Bali, Muhammad Iqbal, menyampaikan bahwa edukasi mengenai migrasi aman harus terus diperkuat di tengah dinamika penempatan pekerja migran saat ini.

“Di tengah perkembangan yang terjadi, kami terus berupaya menyampaikan pentingnya migrasi aman dan pentingnya bekal kompetensi bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri,” ungkap Muhammad Iqbal.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta sebagai bentuk penyerapan aspirasi sekaligus penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan tata kelola dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. **(Humas/BP3MI Bali)

-