Bali, KP2MI (13/10) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Wilayah Bali menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali, Senin (13/10/2025).

Pengantar Kerja Ahli Pertama BP3MI Bali, Ni Putu Sutarmini, menyatakan bahwa Rakor ini membahas sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

“Pencegahan kekerasan termasuk bagi mereka yang akan, sedang, maupun telah bekerja di luar negeri. Data penempatan Pekerja Migran Indonesia perempuan tahun 2025 menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas instansi dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan, khususnya bagi calon PMI,” ucapnya.

Maksud dari Ni Putu Sutarmini dalam pelindungan sebelum berangkat adalah, sejak tahap awal perekrutan dan pembekalan.

“Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, khususnya pekerja migran, perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari edukasi, pembekalan, hingga pengawasan selama bekerja di luar negeri. BP3MI Bali berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait agar perlindungan ini bisa berjalan efektif,” ujarnya.

Harapan Putu, ke depan terjalin sinergi yang lebih kuat dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur bekerja aman ke luar negeri, guna mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak-hak perempuan pekerja migran.

“Melalui forum ini, BP3MI Bali menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penguatan sistem perlindungan pekerja migran melalui kerja sama lintas sektor,” tutupnya.
(Humas/BP3MI Bali)

--