Jakarta, KP2MI (7/5) – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat sinergi dengan DPRD Kabupaten Seluma untuk mencegah penempatan pekerja migran Indonesia nonprosedural sekaligus memperluas akses kerja luar negeri yang aman dan legal.

Hal itu dibahas dalam kunjungan kerja DPRD Kabupaten Seluma ke Kantor KP2MI di Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Direktur Jenderal Penempatan KP2MI, Ahnas, mengatakan pemerintah terus membuka peluang kerja luar negeri melalui kerja sama internasional dan peningkatan kompetensi calon pekerja migran Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni kolaborasi dengan Poltekkes Bengkulu dalam menyiapkan calon pekerja migran Indonesia untuk penempatan kerja ke Jerman.

"Pemerintah terus memperluas peluang kerja luar negeri yang aman dan prosedural melalui berbagai kerja sama dan penyiapan kompetensi calon pekerja migran Indonesia," kata Ahnas

Ia mengungkapkan, penempatan Pekerja Migran Indonesia sepanjang 2025 mencapai 296.948 orang. Sementara hingga 2 Mei 2026, jumlah penempatan pekerja migran Indonesia tercatat sebanyak 97.576 orang.

Menurutnya, KP2MI juga terus memperkuat kerja sama lintas lembaga untuk mendukung tata kelola penempatan Pekerja Migran yang lebih baik.

"Saat ini KP2MI telah memiliki 138 Memorandum of Understanding (MoU) dan 113 Perjanjian Kerja Sama (PKS)," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Seluma, April Yones mengatakan, minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri cukup tinggi. Namun, masih banyak warga yang belum memahami prosedur resmi penempatan pekerja migran.

"Banyak warga Seluma yang tertarik bekerja ke luar negeri, tetapi belum memahami alur dan prosedur yang legal dan aman. Karena itu kami datang untuk berkonsultasi dan meminta arahan dari KP2MI," katanya.

April juga berharap KP2MI dapat mendukung penyelenggaraan job fair di Kabupaten Seluma agar masyarakat mendapat akses informasi lebih luas terkait peluang kerja luar negeri.

Ke depan, sinergi tersebut akan ditindaklanjuti melalui berbagai program seperti edukasi migrasi aman, peningkatan kompetensi calon pekerja migran Indonesia, hingga pelaksanaan job fair untuk membuka akses kerja luar negeri yang legal dan terstruktur.**(Humas/NA)

-