Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/ Kepala BP2MI, Mukhtarudin, mendorong masyarakat Papua untuk ikut memanfaatkan peluang kerja luar negeri yang semakin terbuka lebar. Hal itu disampaikan usai menerima audiensi Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor  Kementerian P2MI, Jakarta, Selasa (11/11).

Dalam pertemuan itu, Ketua Asosiasi Perempuan MRP, Febiola, menyampaikan harapan agar ke depan bisa terjalin kerja sama resmi melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian P2MI. Menurutnya, program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat membuka jalan bagi masyarakat Papua untuk memperoleh akses kerja dan peningkatan keterampilan.

“Kami berharap bisa segera menjalin MoU  agar program penempatan pekerja migran ke luar negeri juga bisa menjangkau Papua,” ujar Febiola. Ia menambahkan, MRP telah berkoordinasi dengan Gubernur, DPR, dan DPD RI untuk memperluas dukungan terhadap inisiatif tersebut.

Febiola juga memperkenalkan program sosial MRP bertajuk “Baku Bantu, Baku Jaga, Baku Sayang” yang menekankan semangat saling mendukung antarwarga Papua. Ia menilai, semangat itu bisa disinergikan dengan program pelindungan dan peningkatan kompetensi calon pekerja migran dari Papua.

Menteri Mukhtarudin menyambut baik gagasan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Kementerian P2MI kini memiliki mandat besar dari Presiden dengan memperkuat pelindungan dan meningkatkan kompetensi pekerja migran Indonesia.

“Kami punya program lengkap, dari edukasi, pelatihan, vokasi, penempatan, hingga pemberdayaan dan pelindungan. Semua terintegrasi di Kementerian P2MI,” kata Mukhtarudin.

Mukhtarudin juga menegaskan, Kementerian P2MI sudah memiliki MoU dengan Kementerian Dalam Negeri serta mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar menindaklanjuti amanat UU Nomor 18 Tahun 2017, terutama pasal 39–42 yang menegaskan peran pemerintah daerah dalam pelindungan pekerja migran.

Ia menyebut, sepanjang 2025 telah tersedia sekitar 392 ribu lowongan kerja luar negeri, namun baru 70 ribu yang dilamar. Salah satu program prioritas yang bisa diakses masyarakat Papua adalah SMK Go Global, yang menyasar lulusan SMK dari berbagai jurusan untuk mengikuti pelatihan dan penempatan ke luar negeri.

“Target 2026 sebanyak 500 ribu peserta, terdiri dari 300 ribu lulusan SMK Go Global dan 200 ribu masyarakat umum. Kami berharap Papua bisa ambil bagian,” jelas Mukhtarudin.

Ia juga meminta pemerintah daerah Papua segera mendata lulusan SMK yang belum bekerja dan berminat menjadi pekerja migran agar bisa masuk ke program Quick Win.

“Kami akan sesuaikan pelatihannya dengan karakter kerja dan sektor potensial di Papua,” tambahnya.

Selain itu, Mukhtarudin membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi, termasuk Universitas Cenderawasih, untuk membentuk Migran Center sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan calon pekerja migran.

Dalam jangka menengah, Kementerian P2MI juga telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk menggelar kelas migran di sekolah rakyat, termasuk rencana memasukkan kurikulum pekerja migran dan pembelajaran bahasa sejak dini.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Kementerian P2MI dan MRP dalam membuka peluang kerja luar negeri bagi masyarakat Papua, sekaligus meningkatkan kompetensi dan pelindungan pekerja migran Indonesia dari wilayah timur.*

--