JAKARTA-- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima kunjungan silaturahmi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Korps Organisasi HMI (KOHATI) Badan Koordinasi Daerah (Badko) Kalimantan Tengah di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, pada Kamis 31 Oktober 2025.

Pertemuan ini membahas potensi kolaborasi untuk meningkatkan literasi migrasi aman, khususnya di kalangan mahasiswa, serta pelindungan pekerja migran perempuan yang sering mengalami kekerasan dan eksploitasi.

Menteri Mukhtarudin menekankan komitmen Kementerian P2MI untuk menempatkan pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan (skilled workers) ke negara tujuan.

"Saat ini, Kementerian akan memprioritaskan penempatan pekerja migran berbekal skill, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dua fokus utama adalah sektor welder (las) dan hospitality," ujar Menteri Mukhtarudin.** (Humas)

Para calon pekerja Migran Indonesia, (CPMI) kata Menteri Mukhtarudin, kedepanya harus menguasai bahasa setempat untuk memastikan adaptasi yang baik guna mengurangi risiko yang tidak diinginkan.

Pertemuan ini juga membahas potensi kerjasama antara Kementerian P2MI dan HMI KOHATI Badko Kalteng. Beberapa inisiatif yang diusulkan meliputi sosialisasi literasi migrasi aman di kampus melalui program edukasi, penyelenggaraan kelas literasi digital dan keuangan untuk calon pekerja Migran Indonesia (CPMI), dan peran aktif dalam Kampanye Nasional TPPO, untuk mencegah perdagangan orang.

Selain itu, Pelatihan kepemimpinan dan relawan migran muda, di mana kader HMI dan KOHATI dilatih menjadi pendamping sosial di lapangan bagi Pekerja migran yang membutuhkan bantuan.

Menteri Mukhtarudin juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap iklan lowongan kerja di media sosial. "Jangan tergiur tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pastikan melalui jalur resmi untuk menghindari jebakan TPPO," pesan Menteri Mukhtarudin.

Sementara itu, perwakilan HMI KOHATI Badko Kalteng menyampaikan apresiasi atas silaturahmi ini. "Kami berterima kasih kepada Kementerian P2MI. Kami ingin tingkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja migran perempuan, yang sering mengalami kekerasan fisik, pelecehan, atau bahkan tidak dibayar upahnya. Mereka ingin merasa aman dan terlindungi," kata salah seorang perwakilan KOHATI.

Mereka juga menyoroti kasus perempuan yang berangkat ke luar negeri melalui jalur nonprosedural, yang menjadi perhatian serius karena berisiko tinggi terhadap eksploitasi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Mukhtarudin memberikan arahan tegas. "Untuk kasus nonprosedural, silakan hubungi nomor pengaduan kami di 0811-8080-141. Laporkan saja, nanti kami akan tindaklanjuti secara cepat. Kami juga akan fasilitasi hingga pemulangan ke tanah air," beber Mukhtarudin.

Mukhtarudin mengatakan bahwa Kementerian P2MI memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC), khusus untuk menangani kasus TPPO.

"Nanti adik adik setelah dari sini, tolong edukasi dan jelaskan kepada masyarakat agar tidak tergiur iklan mencurigakan. Rencananya, kami juga akan adakan sosialisasi migrasi aman kepada mahasiswa di Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu," pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi program-program bersama yang lebih luas, mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi para pekerja migrran di luar negeri.** (Humas)

-