Jakarta, KemenP2MI (23/3) – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menggelar rapat koordinasi bersama 12 kementerian di Kantor KemenP2MI, Jakarta Selatan, pada Jumat (21/3/2025). Rapat ini guna membahas sinergi dan kolaborasi dalam peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia.

Dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KemenP2MI, Irjen Pol. Dwiyono, yang menegaskan pentingnya kerja sama lintas kementerian dalam meningkatkan keterampilan calon pekerja migran agar siap bersaing di pasar global.

“Pentingnya kesiapan lembaga vokasi, penyusunan modul spesifik untuk tiap sektor jabatan, serta penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi. Percepatan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan kementerian terkait juga menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan program kerja ke depan,” ujar Dwiyono.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Promosi dan Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri, Dwi Setiawan Susanto, menekankan bahwa KemenP2MI tidak hanya menunggu permintaan tenaga kerja dari luar negeri, tetapi juga secara aktif menyiapkan calon pekerja migran. 

“Dengan dukungan 12 kementerian dan pemetaan minat tenaga kerja, kita optimis dapat mencapai target penempatan sebesar 425.000 PMI pada tahun 2025,” jelas Dwi.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Penempatan, Ahnas, menegaskan bahwa kerja sama ini sangat berdampak positif terhadap target penempatan tersebut. Pula disampaikan Dirjen Pelindungan, Rinardi, bahwa peningkatan kompetensi pekerja migran akan berkontribusi langsung pada peningkatan perlindungan mereka di negara tujuan. Pelatihan vokasi dinilai sebagai pilar utama dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Kerjasama dan Promosi Kementerian Ketenagakerjaan, Benny Hardiansyah, menyampaikan bahwa 21 balai pelatihan yang dikelola kementeriannya diharapkan dapat meningkatkan keterampilan bahasa bagi calon Pekerja Migran Indonesia.

“Selain itu, diperlukan data dan informasi terkait kuota serta jabatan di negara tujuan untuk memastikan kesesuaian antara lulusan pelatihan dengan permintaan pasar kerja luar negeri,” kata Benny. 

Dari sektor kesehatan, Direktur Pendayagunaan SDM Kementerian Kesehatan, dr. Ia Trisia, menegaskan bahwa Politeknik Kesehatan (Poltekes) ditargetkan menempatkan 2.000 lulusan di luar negeri. 

“Salah satu strategi yang diterapkan adalah pengembangan kelas internasional serta kerja sama dengan KemenP2MI dalam skema penempatan Government to Government (G to G) dan Private to Private (P to P)," jelas Trisia.

Dari Kementerian Perindustrian, melalui Kepala Pusat Pengembangan SDM Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi, Setyoko Pramono, melaporkan bahwa pihaknya memiliki 30 lembaga vokasi di 20 kabupaten/kota yang mencakup bidang manufaktur, pengelasan, dan baja. Menurutnya, program magang selama satu tahun di industri diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi lulusan vokasi.

Juga disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Vokasi Kementerian Pariwisata, Septian Achmad, tentang pentingnya informasi peluang kerja melalui sistem siskop2mi.go.id yang sangat membantu mahasiswa dan lulusan Politeknik Pariwisata dalam mencari pekerjaan di luar negeri. 

“Saat ini, kementerian kami telah bekerja sama dengan program Triple Win Jerman untuk menempatkan tenaga kerja di sektor perhotelan dan kuliner,” tutur Septian.

Ditambahkan pula dari sektor kelautan dan perikanan, Kepala Pusat Pelatihan BPPSDMKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, I Nyoman Radiarta, menegaskan komitmen kementeriannya dalam menyiapkan tenaga kerja sektor kelautan melalui pelatihan intensif sebelum disalurkan ke pasar kerja luar negeri.

Lebih lanjut untuk bidang konstruksi, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Dedy Natri, menyampaikan bahwa telah ada permintaan tenaga kerja konstruksi dari Jepang dan Jerman.

“Dalam hal ini kementerian kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian P2MI untuk mengatur mekanisme penempatan tenaga kerja tersebut,” kata Dedy.

Kemudian Kepala Badan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan, Subagiyo, mengungkapkan bahwa peluang kerja bagi sopir di Jepang cukup besar. 

“Saat ini, lima sekolah vokasi di Bekasi dan Tegal tengah dipersiapkan untuk mendidik tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Jepang, termasuk pelatihan dan sertifikasi lisensi mengemudi internasional,” ujar Subagyo.

Dari sektor komunikasi dan digital, Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Kementerian Komunikasi dan Digital, Noor Iza, menyampaikan bahwa kementeriannya siap bersinergi dalam penyediaan pelatihan berbasis komunikasi dan digital guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja luar negeri. Ia juga mengharapkan informasi lebih lanjut terkait jabatan yang tersedia agar lulusan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar global.

Sekjen Dwiyono mengungkapkan bahwa rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan pekerja migran yang lebih kompeten dan siap bersaing di kancah internasional. Dengan sinergi dan kolaborasi yang erat antarkementerian terkait, diharapkan target penempatan Pekerja Migran Indonesia tahun 2025 dapat tercapai dengan optimal.

Turut hadir dalam rapat ini masing-masing perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. ** (Humas/NRA)

-