Lampung Selatan (22/10) — Dalam upaya memperluas wawasan masyarakat mengenai kesempatan kerja luar negeri yang aman dan legal, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Lampung bersama Anggota DPR RI Komisi IX, Rahmawati Herdian, menggelar kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman di Hotel Bandara Syariah, Natar, Lampung Selatan, pada Rabu 22 Oktober 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari perangkat desa dan kecamatan hingga masyarakat umum yang antusias mengikuti acara. Dalam sambutannya, Rahmawati Herdian menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses migrasi tenaga kerja sejak dari tingkat paling bawah, yaitu desa.

“Migrasi aman harus diawasi dari desa hingga kecamatan. Setiap warga yang hendak bekerja ke luar negeri harus diketahui oleh perangkat desa agar keberangkatannya terpantau dan terlindungi,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti peran strategis pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat tidak terjebak oleh calo atau perekrut ilegal. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor antara DPR, pemerintah daerah, dan lembaga seperti BP3MI menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung yang diwakili oleh Suryono, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, turut hadir sebagai narasumber. Dalam paparannya, ia mengingatkan para perangkat desa untuk lebih aktif mengawasi pergerakan warganya yang berencana bekerja ke luar negeri.

“Kita harus waspada terhadap potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Perangkat desa adalah pejabat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga menjadi garda terdepan dalam pencegahan,” tegasnya.

Kepala BP3MI Lampung, Ahmad Fauzi, menambahkan bahwa peluang kerja ke luar negeri saat ini semakin terbuka lebar, terutama dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja Indonesia dari berbagai negara maju.

“Banyak negara Eropa kini membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja dari Indonesia. Jepang juga menjadi salah satu negara tujuan favorit, terutama bagi generasi muda atau Gen Z yang ingin mengasah keterampilan sekaligus memperoleh pengalaman internasional,” jelas Fauzi.

Lebih lanjut, Fauzi menegaskan bahwa BP3MI terus berupaya memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan pekerja migran Indonesia dapat berangkat secara prosedural dan mendapatkan pelindungan maksimal. Ia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat agar memahami perbedaan antara keberangkatan legal dan ilegal.

Melalui kegiatan ini, BP3MI Lampung berharap kesadaran masyarakat terutama di tingkat desa semakin meningkat terhadap pentingnya migrasi yang aman dan terlindungi. Dengan dukungan DPR RI, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan jumlah pekerja migran non-prosedural dapat terus ditekan, sehingga citra Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja profesional dan berdaya saing semakin kuat di mata dunia.

Bagi banyak peserta, kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi momentum penting untuk membuka wawasan terhadap pentingnya migrasi aman dan prosedural. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus digelar di tingkat kabupaten hingga desa, agar informasi tentang migrasi aman bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. ***(Dwi)

Lampung Selatan (22/10) — Dalam upaya memperluas wawasan masyarakat mengenai kesempatan kerja luar negeri yang aman dan legal, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Lampung bersama Anggota DPR RI Komisi IX, Rahmawati Herdian, menggelar kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman di Hotel Bandara Syariah, Natar, Lampung Selatan, pada Rabu 22 Oktober 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari perangkat desa dan kecamatan hingga masyarakat umum yang antusias mengikuti acara. Dalam sambutannya, Rahmawati Herdian menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses migrasi tenaga kerja sejak dari tingkat paling bawah, yaitu desa.

“Migrasi aman harus diawasi dari desa hingga kecamatan. Setiap warga yang hendak bekerja ke luar negeri harus diketahui oleh perangkat desa agar keberangkatannya terpantau dan terlindungi,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti peran strategis pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat tidak terjebak oleh calo atau perekrut ilegal. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor antara DPR, pemerintah daerah, dan lembaga seperti BP3MI menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung yang diwakili oleh Suryono, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, turut hadir sebagai narasumber. Dalam paparannya, ia mengingatkan para perangkat desa untuk lebih aktif mengawasi pergerakan warganya yang berencana bekerja ke luar negeri.

“Kita harus waspada terhadap potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Perangkat desa adalah pejabat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga menjadi garda terdepan dalam pencegahan,” tegasnya.

Kepala BP3MI Lampung, Ahmad Fauzi, menambahkan bahwa peluang kerja ke luar negeri saat ini semakin terbuka lebar, terutama dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja Indonesia dari berbagai negara maju.

“Banyak negara Eropa kini membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja dari Indonesia. Jepang juga menjadi salah satu negara tujuan favorit, terutama bagi generasi muda atau Gen Z yang ingin mengasah keterampilan sekaligus memperoleh pengalaman internasional,” jelas Fauzi.

Lebih lanjut, Fauzi menegaskan bahwa BP3MI terus berupaya memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan pekerja migran Indonesia dapat berangkat secara prosedural dan mendapatkan pelindungan maksimal. Ia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat agar memahami perbedaan antara keberangkatan legal dan ilegal.

Melalui kegiatan ini, BP3MI Lampung berharap kesadaran masyarakat terutama di tingkat desa semakin meningkat terhadap pentingnya migrasi yang aman dan terlindungi. Dengan dukungan DPR RI, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan jumlah pekerja migran non-prosedural dapat terus ditekan, sehingga citra Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja profesional dan berdaya saing semakin kuat di mata dunia.

Bagi banyak peserta, kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi momentum penting untuk membuka wawasan terhadap pentingnya migrasi aman dan prosedural. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus digelar di tingkat kabupaten hingga desa, agar informasi tentang migrasi aman bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. ***(Dwi)