Pontianak, KP2MI (17/12) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Lembaga Penempatan yang dihadiri oleh 13 perwakilan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di wilayah Kalimantan Barat.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya di Kalimantan Barat. BP3MI Kalimantan Barat menyampaikan sejumlah rencana strategis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), terutama terkait penyiapan pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang memiliki kompetensi khusus (skilled worker).

Kepala BP3MI Kalimantan Barat, Kombes Pol. Ahmad Fadlin, dalam sambutannya menyampaikan program baru pemerintah atas amanat Presiden Prabowo, yaitu SMK Go Global. Ia mengatakan program ini ditujukan untuk membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki keahlian khusus.

“Untuk mendukung program pemerintah SMK Go Global, kami mengundang perwakilan P3MI di Kalimantan Barat guna mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja yang paling dibutuhkan di negara-negara penempatan,” ujarnya.

Dalam paparannya, Ketua Tim Penempatan BP3MI Kalimantan Barat, Rizal Saragih, mengungkapkan bahwa berdasarkan data aktif SIP2MI per 1 Desember 2025, kebutuhan tenaga kerja luar negeri melalui skema P to P mencapai 351.743 orang. Namun, jumlah lowongan yang telah dilamar baru mencapai 19,46 persen.

“Data ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan CPMI yang memiliki kompetensi dan kesiapan kerja agar mampu meningkatkan daya saing di pasar kerja internasional,” jelas Rizal.

Sementara itu, Ketua Tim Penyebarluasan Informasi, Kerja Sama, dan Kelembagaan BP3MI Kalimantan Barat, Eva Agustinaria, berharap agar setiap perwakilan P3MI dapat menyampaikan jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh calon pekerja migran.

“Kami berharap P3MI dapat menginformasikan kebutuhan pelatihan kompetensi, sehingga Kementerian P2MI dapat menyiapkan program pelatihan yang sesuai untuk mendukung penempatan PMI yang terampil,” ungkapnya.

Rapat koordinasi ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi, di mana setiap perwakilan P3MI menyampaikan kendala yang dihadapi dalam proses penempatan CPMI ke luar negeri.

Perwakilan PT Akbei Borneo Raya, Andi Setiawan, menyampaikan kesulitan dalam pemenuhan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi CPMI yang akan ditempatkan di Singapura. Saat ini, proses sertifikasi tersebut masih terpusat di wilayah Pulau Jawa, sehingga menimbulkan tambahan biaya bagi CPMI asal Kalimantan Barat.

Selain itu, perwakilan PT Annur Jaya, Apriadi, menyampaikan bahwa kebutuhan tenaga kerja sebagai caregiver di panti jompo di Taiwan masih terbuka luas. Informasi lowongan tersebut juga dapat diakses melalui sistem SISKOP2MI.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh P3MI dapat berkontribusi aktif dalam pendataan peluang kerja serta mengusulkan kebutuhan pelatihan bagi CPMI. Hal ini penting agar Kementerian P2MI dapat menyiapkan program pelatihan yang tepat sasaran dalam rangka penempatan pekerja migran Indonesia yang kompeten dan berdaya saing global.

-