Jakarta, KemenP2MI (23/10) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan jajarannya untuk bekerja lebih cepat, tepat, dan solid dalam menjalankan program prioritas. Instruksi ini disampaikan saat memimpin rapat pimpinan (rapim) di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Kamis (23/10/2025).

Menteri P2MI menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran di beberapa unit kerja dan meminta langkah percepatan segera dilakukan.

“Saya minta seluruh unit kerja segera memetakan serapan dan kendalanya. Kalau ada kegiatan yang sulit terserap, segera divaluasi dan jika dimungkinkan dialihkan ke unit kerja yang lain yang serapannya tinggi dan kegiatannya berdampak ke masyarakat agar tidak ada anggaran yang menganggur,” tegas Mukhtarudin.

Selain soal anggaran, Mukhtarudin juga menekankan pentingnya soliditas dan kecepatan eksekusi, namun tetap meperhatikan kehati-hatian agar anggaran digunakan sesuai ketentuan perundangan. Menurutnya, KemenP2MI harus bergerak serentak untuk menjawab harapan publik.

“Kita tidak bisa bekerja lambat. Saya, Wamen, dan seluruh pimpinan bergerak cepat. Momentum besar sedang ada di depan kita, jadi saatnya kita melaju kencang untuk mencapai target yang berkuaitas”, ujar Menteri Mukhtarudin.

Mukhtarudin juga menugaskan seluruh unit kerja untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia meminta laporan tindak lanjut disampaikan maksimal dalam dua minggu.

“Hal-hal yang bisa dieksekusi, segera lakukan pemetaan masalahnya dan apa solusinya,” imbuh Mukhtarudin.

Dalam rapim tersebut, Mukhtarudin juga menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Saya tidak akan segan mencabut izin P3MI yang bermasalah. Tidak ada kompromi terhadap pelanggaran yang merugikan pekerja migran,” tegasnya.

Ia mengungkapkan rencana peluncuran saluran pengaduan masyarakat (DUMAS) yang akan diawasi langsung olehnya untuk memperkuat sistem pengawasan internal.

 “Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti cepat dan transparan,” beber Menteri.

Mukhtarudin juga mendorong program pemberdayaan purna pekerja migran agar tetap produktif setelah kembali ke tanah air dan mau bekerja di indonesia sesuai keahlian dan dan pengalamannya kita akan salurkan dengan membuka peluang kerja di perusahaan asing di Indonesia, sesuai dgn keahlian dan pengalamannya. 

“Purna pekerja migran Indonesia sdh punya skill, kompetensi dan pengalaman. Kita bisa arahkan ke perusahaan misalnya, Jepang, Korea, atau Eropa yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan komunikasi publik dan integrasi data antar direktorat.

“Sebagus apapun program kita, kalau tidak disosialisasikan dengan baik, publik tidak akan tahu. Saya minta publikasi di media sosial diperkuat,” katanya.

Mukhtarudin menekankan agar sistem seperti SISKOP2MI benar-benar terhubung lintas direktorat dan stake holder terkait agar calon pekerja migran mudah mengakses informasi, pelatihan, penempatan.

Menutup rapim, Mukhtarudin meminta setiap unit kerja rutin melakukan evaluasi mingguan dan memastikan setiap program memiliki indikator capaian yang jelas.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus dalam satu sistem kerja yang solid,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.

Mukhtarudin menegaskan, KemenP2MI berkomitmen memperkuat tata kelola, mempercepat pelayanan, serta memastikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia berjalan efektif dan berdampak nyata. ** (Humas)

-