Jakarta, KemenP2MI (9/12) – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) bersama 12 kementerian/lembaga lainnya menyepakati kolaborasi standardisasi dan peningkatan peran lembaga vokasi bagi calon Pekerja Migran Indonesia. Kesepakatan ini dicapai dalam lanjutan diskusi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Jakarta, Selasa (9/12/2025) hingga Rabu (10/12/2025).

Direktur Jenderal (Dirjen) Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Dwi Setiawan Susanto, menyampaikan pentingnya kolaborasi ini.

“Penting untuk melakukan pemetaan lembaga vokasi yang siap distandardisasi di berbagai sektor, seperti tourism, travel & hospitality, manufaktur, peternakan & pertanian, kesehatan, kelautan & perikanan, konstruksi, serta transportasi. Kami berterima kasih kepada 12 kementerian/lembaga yang telah berdiskusi bersama dan menghasilkan draf harmonisasi standar penyiapan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi,” ungkap Dirjen Dwi.

Hal ini, lanjut Dwi, berkaitan erat dengan pencapaian target Quick Win penempatan 500.000 Pekerja Migran Indonesia berkualitas. 

“Standarisasi memastikan percepatan pelatihan sehingga penyiapan kompetensi Pekerja Migran Indonesia dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, kualitas lembaga yang distandarisasi menjamin Pekerja Migran Indonesia sudah sesuai dengan permintaan user. Dengan begitu, hal tersebut mempercepat proses sertifikasi kompetensi dan bahasa, agar Pekerja Migran Indonesia langsung dapat mengisi kuota negara tujuan penempatan,” jelas Dirjen Dwi.

Adapun 12 kementerian/lembaga yang hadir adalah para pimpinan tinggi dari Kementerian PUPR, Kemenpar, Kemnaker, Kemendiktisaintek, Kemenhub, Kemdikdasmen, Kemkomdigi, Kemenkes, KKP, Kementerian ESDM, Kementan, Kemenperin, dan BNSP. Juga dihadiri oleh pimpinan tinggi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Setiap kementerian/lembaga menyampaikan akan mengintegrasikan data yang dimiliki agar dapat memenuhi target penempatan 500.000 tersebut, termasuk melalui program SMK Go Global.

Disampaikan pula oleh Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia, Abri Danar Prabawa, mengenai delapan ruang lingkup kesepakatan kolaborasi standardisasi dan peningkatan peran lembaga vokasi.

“Pertama, pemetaan kebutuhan kompetensi untuk sektor prioritas dan negara tujuan penempatan. Kedua, pengembangan serta harmonisasi kurikulum vokasi dengan standar kompetensi global. Ketiga, penyediaan dan penguatan sarana dan prasarana pelatihan. Keempat, peningkatan kapasitas instruktur, pelatih, dan asesor. Kelima, pelaksanaan pelatihan vokasi terstandar Pekerja Migran indonesia. Keenam, penguatan skema sertifikasi kompetensi dan penyediaan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Ketujuh, integrasi dan pertukaran data terkait vokasi dan kebutuhan pasar kerja. Dan kedelapan, dukungan terhadap pembentukan dan penguatan Migrant Center,” ungkap Direktur Abri.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh dua narasumber Praktisi Ahli Vokasi, yakni Bambang Satrio Lelono dan Insan Fathir, serta unit teknis terkait di lingkungan KemenP2MI. ** (Humas/MIT)

-