BP3MI Jakarta dan Pemkot Jakarta Barat Perkuat Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
-
BP3MI Jakarta dan Pemkot Jakarta Barat Perkuat Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Jakarta, KP2MI (28/1) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jakarta menggelar audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat pada Rabu (28/1/2026) sebagai upaya memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Audiensi tersebut dipimpin Kepala BP3MI Jakarta, Kombes Pol. Arman Muis, dan diterima langsung oleh Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Sejumlah perangkat daerah turut hadir, di antaranya Kepala Bagian Perekonomian, perwakilan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Suku Dinas Sosial, serta Suku Dinas Pemberdayaan, Pelindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Kombes Pol. Arman Muis menyampaikan apresiasi atas sambutan baik Pemkot Jakarta Barat dan menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pelindungan PMI.
“Audiensi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Gubernur Jakarta yang ditandatangani pada 29 Oktober 2025.
“Kami berkomitmen menyiapkan pekerja migran yang terampil, berdaya saing, dan terlindungi, serta menjadikan Jakarta sebagai role model dalam pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia,” tambahnya.
Iin Mutmainnah menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan BP3MI Jakarta dalam memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurutnya, edukasi dan sosialisasi mengenai bekerja ke luar negeri secara aman dan prosedural perlu terus ditingkatkan.
“Penguatan job fair, sosialisasi ke Sekolah Menengan Kejuruan, serta perlindungan bagi keluarga pekerja migran yang ditinggalkan menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat menyampaikan bahwa kerja sama dengan BP3MI Jakarta selama ini telah berjalan dengan baik dan akan terus diperkuat.
“Ke depan, kolaborasi akan difokuskan pada monitoring dan evaluasi hasil penempatan Pekerja Migran Indonesia,” katanya.
Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah komitmen bersama, antara lain kolaborasi edukasi dan sosialisasi ke lembaga pendidikan dan pelatihan, optimalisasi pelaksanaan job fair atau bursa kerja, sinergi pencegahan dan penanganan TPPO, monitoring bersama lembaga penempatan Pekerja Migran Indonesia, serta penjajakan pembentukan Kelurahan Migran Emas di wilayah Jakarta Barat.
Melalui sinergi ini, BP3MI Jakarta dan Pemkot Administrasi Jakarta Barat berharap pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat semakin optimal dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga pekerja migran serta perekonomian daerah. * (Humas/BP3MI Jakarta/CLN)