Makassar, KP2MI (10/3/2026) — Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Selatan memperkuat sinergi dengan berbagai stakeholder melalui rapat kerja yang membahas pengembangan program vokasi, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), di Aula Saung Cobek, Makassar, Selasa (10/3/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala BP3MI Sulawesi Selatan, Dharma Saputra beserta jajaran, Balai Diklat Industri (BDI), sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) seperti LPK Muhammadiyah dan LPK Yawate, LSP P1, serta beberapa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), antara lain PT Indokarya SS, PT Hadin Pro Man Power, PT Fahad Fajar, PT Timuraya Jaya Lestari, PT Sukma Karya Sejati, PT Bumi Mas Antarnusa, PT Alfa, dan PT Alwihdah Jaya Sentosa.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BP3MI Sulawesi Selatan, Dharma Saputra menyampaikan bahwa rapat kerja ini bertujuan memperkuat koordinasi antar stakeholder guna meningkatkan kualitas penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Sulawesi Selatan.

“Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke depan harus berbasis kompetensi sesuai kebutuhan negara penempatan. Oleh karena itu, pemetaan tenaga kerja, program vokasi, serta sinergi antara BP3MI, pemerintah daerah, P3MI, dan LPK perlu terus diperkuat,” ujar Dharma.

Ia menegaskan, program penempatan Pekerja Migran Indonesia harus didukung oleh tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri. Untuk itu, proses pemenuhan kompetensi bagi CPMI perlu dilaksanakan melalui program vokasi yang terintegrasi dan tepat sasaran.

Selanjutnya, pemaparan disampaikan oleh perwakilan BP3MI Sulawesi Selatan, yaitu Ketua Tim Penempatan, Nurmiati; PIC Pemetaan, M. Arief; dan PIC Vokasi, Noor Almy. Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa keberhasilan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berkualitas sangat bergantung pada penguatan kolaborasi antara pemetaan potensi tenaga kerja, pelatihan berbasis kompetensi, serta mekanisme penempatan Pekerja Migran Indonesia secara prosedural.

Dalam sesi diskusi, para stakeholder memaparkan berbagai program pelatihan dan sertifikasi untuk mendukung penyiapan CPMI. Balai Diklat Industri (BDI) menyampaikan sejumlah program pelatihan, sementara LSP memaparkan skema sertifikasi kompetensi di sektor maritim. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) juga menyatakan kesiapan menyiapkan pelatihan bagi sektor caregiver, welder, dan plantation worker. Selain itu, perwakilan P3MI memberikan masukan terkait durasi pelatihan serta percepatan proses sertifikasi agar tidak menghambat penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Menutup rapat, Dharma menyampaikan bahwa seluruh masukan akan dihimpun dan disampaikan kepada pimpinan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai bahan penyusunan metode vokasi yang lebih tepat sasaran. Ia juga mendorong agar pelatihan CPMI lebih banyak dilaksanakan di Sulawesi Selatan melalui LPK lokal agar proses persiapan lebih efisien dan mendukung penempatan PMI secara prosedural.

Rapat kerja ditutup dengan buka puasa bersama seluruh stakeholder sebagai bentuk penguatan silaturahmi dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelatihan, sertifikasi, dan penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Sulawesi Selatan.** (Humas/BP3MI Sulsel)

-