Gianyar, KemenP2MI (11/11) – Aula SMKN 1 Mas Ubud pada Selasa (11/11/2025) menjadi lokasi kegiatan Sosialisasi Penempatan Kerja Non Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Wilayah Bali.

Kegiatan ini diikuti oleh 100 siswa-siswi SMKN 1 Mas Ubud dan bertujuan memberikan pemahaman sejak dini kepada generasi muda, khususnya pelajar sekolah menengah kejuruan, tentang peluang kerja di luar negeri serta pentingnya memahami proses penempatan tenaga kerja yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebagai narasumber pertama, Fauline Trisna Negari, Pengantar Kerja Ahli Pertama dari Direktorat Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum KP2MI, memaparkan berbagai skema penempatan tenaga kerja luar negeri serta peluang besar bagi lulusan SMK yang memiliki kompetensi unggul. Ia menekankan bahwa dunia kerja global menuntut keterampilan, sikap profesional, dan kemampuan bahasa asing yang baik.

Sementara itu, Ketut Yoga Adityawira, Pengantar Kerja Ahli Pertama BP3MI Bali, menyoroti pentingnya penempatan tenaga kerja secara prosedural. Ia mengingatkan para siswa agar tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja ke luar negeri yang tidak jelas asal-usulnya.

“Penempatan yang tidak melalui prosedur resmi bisa berakibat fatal. Banyak kasus pekerja migran menjadi korban karena berangkat tanpa izin dan dokumen sah. Kami berharap adik-adik memahami pentingnya mengikuti jalur legal demi keselamatan dan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Antusiasme peserta tampak tinggi sepanjang kegiatan. Enam siswa aktif mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab, menandakan besarnya minat dan rasa ingin tahu mereka terhadap peluang kerja luar negeri yang aman dan sesuai prosedur.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa SMKN 1 Mas Ubud semakin memahami bahwa bekerja di luar negeri bukan semata-mata soal mencari penghasilan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab, kesiapan mental, serta kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah, **(Humas/BP3MI Bali).

-