SEMARANG – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor profesional. 

Sinergi pusat dan daerah ini ditujukan untuk mendukung target nasional penempatan sekitar 500 ribu pekerja migran profesional pada 2026.
Kerja sama tersebut menjadi tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat ekosistem pelindungan serta peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Dalam pertemuan yang digelar di Semarang, terungkap bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penempatan Pekerja Migran terbesar di Indonesia. Berdasarkan data SISKOP2MI, sepanjang 2025 tercatat sekitar 28.000 Pekerja Migran asal Jawa Tengah telah berangkat bekerja ke luar negeri.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengatakan pemerintah menargetkan penempatan sekitar 500 ribu calon pekerja migran pada 2026 yang akan mengisi berbagai sektor profesional di sejumlah negara tujuan.

“Pelindungan pekerja migran harus kita lihat sebagai satu ekosistem dari hulu ke hilir, mulai dari penyiapan keterampilan, kompetensi, vokasi, penguasaan bahasa, kelengkapan dokumen, hingga proses penempatannya,” kata Dzulfikar di Semarang, Rabu (4/3/2026).

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  siap mendukung agenda nasional tersebut dengan memanfaatkan infrastruktur pelatihan yang dimiliki daerah.

Gubernur Jawa Tengah menyebut kapasitas sekolah vokasi dan Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayahnya mencapai sekitar 1,2 juta orang. Kapasitas ini dinilai menjadi modal besar untuk mempercepat penyiapan calon pekerja migran profesional melalui pembentukan tim percepatan yang akan menyusun agenda strategis nasional.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menyoroti situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dan memastikan negara terus memantau kondisi warga negara Indonesia di wilayah tersebut.

Wamen P2MI Dzulfikar mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah antisipasi, antara lain menjalin koordinasi intensif dengan perwakilan Indonesia di luar negeri, menyediakan layanan hotline bagi Pekerja Migran, serta memantau kondisi jamaah umrah yang berada di kawasan tersebut.

“Kami terus mendata dan menunggu laporan dari rekan-rekan di lapangan. Prinsipnya, keselamatan warga negara kita, baik pekerja migran maupun jamaah, adalah prioritas utama,” ujarnya.*

-