Jakarta, KemenP2MI (19/11) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) mengikuti Uji Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Grand Mercure Jakarta Kemayoran. Hadir mewakili KemenP2MI, Wakil Menteri Dzulfikar Ahmad Tawalla yang didampingi Sekretaris Jenderal, Dwiyono.

Dalam sesi penilaian yang juga diikuti Badan Pangan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, serta PT Pelabuhan Indonesia, tiga penguji hadir yaitu Kolonel Inf. Susilo Wardoyo dari Universitas Pertahanan, Yohan Wahyu dari Litbang Kompas, dan Samrotunnajah Ismail dari KIP.

Dzulfikar memfokuskan paparannya pada penguatan keterbukaan informasi publik melalui pengembangan SISKOP2MI (Sistem Komputerisasi Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai sistem terpadu pendaftaran, penempatan, hingga pelindungan pekerja migran yang terhubung dengan berbagai kementerian dan lembaga. Ia juga menyoroti program Desa Migran Emas yang kini berkembang di 70 desa pada 17 kabupaten/kota dan menjadi model pelindungan berbasis komunitas.

“Pencapaian KemenP2MI di bidang literasi keuangan, peningkatan layanan digital, serta upaya pencegahan penempatan nonprosedural turut memperkuat akuntabilitas publik. Berbagai kanal informasi menjadi instrumen penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang cepat dan mudah,” jelas Wakil Menteri Dzulfikar.

Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail, mengapresiasi kehadiran Wakil Menteri Dzulfikar dalam kegiatan Uji Publik. “Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Menteri atas kesediaannya hadir dan mengikuti proses Uji Publik secara langsung. Partisipasi Bapak dalam sesi ini memberikan contoh kuat mengenai pentingnya akuntabilitas dan komitmen terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi publik,” ujar Samrotunnajah.

Melalui kegiatan Uji Publik, KemenP2MI menegaskan komitmennya untuk terus memperluas transparansi layanan publik melalui digitalisasi dan perbaikan sistem informasi sebagai bagian dari pelindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia. * (Humas/CLN)

-