Bogor – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) melalui Direktorat Reintegrasi dan Penguatan Keluarga menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Baru untuk Kesehatan Mental Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga” di  Bogor, Rabu (20/11). 

Agenda ini digelar untuk memperkuat penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi (monev) serta modul kesehatan mental bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Reintegrasi dan Penguatan Keluarga, Titik Asminarni, menegaskan pentingnya aspek kesehatan mental dalam keseluruhan proses penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

“Layanan kesehatan mental bagi pekerja migran harus dilakukan secara terstruktur dan berbasis bukti agar mampu menjawab kebutuhan psikologis mereka dan keluarganya,” ujar Titik.

FGD menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), serta Universitas Teknologi Nusantara. Mereka membahas arah kebijakan nasional, pendekatan holistik penanganan kesehatan mental, hingga pengembangan modul edukasi psikologis.

dr.Edduwar dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan (Yankesren) menyoroti perlunya penguatan regulasi kesehatan mental bagi pekerja migran.

“Regulasi harus jelas mengatur alur layanan dan standar dukungan kesehatan mental. Perlindungan tidak boleh hanya menyasar fisik, tapi juga psikologis,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci agar layanan kesehatan mental dapat diterapkan merata.

 “Dengan regulasi yang solid, pekerja migran bisa memperoleh layanan yang layak dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Perwakilan HIMPSI, Arief Budiarto, menekankan pentingnya pendekatan holistik.

“Kondisi pekerja migran harus dilihat tidak hanya dari sisi psikologis, tapi juga dinamika keluarga dan lingkungan sosialnya,” katanya.

Ia menilai edukasi, dukungan psikologis, dan pendampingan berkelanjutan harus berjalan terpadu agar layanan mudah diakses pekerja migran.

Sementara itu, Femy Novalia dari Universitas Teknologi Nusantara menyoroti pentingnya struktur layanan kesehatan mental yang tertata.

“Tata kelola yang rapi mempermudah identifikasi masalah dan koordinasi antarpenyedia layanan,” ujar Femy.

FGD juga menghadirkan sesi diskusi kelompok untuk merumuskan indikator, parameter, hingga mekanisme pengumpulan data pada instrumen monev. Peserta turut menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif bagi pekerja migran dan keluarganya.

Melalui FGD ini, KemenP2MI menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara lebih manusiawi dan komprehensif, termasuk melalui dukungan kesehatan mental yang terintegrasi.*

-