Bombana, KP2MI (19/1) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat komitmennya dalam memberikan jaminan keamanan dan peningkatan kualitas bagi tenaga kerja di daerah. Melalui kunjungan koordinasi, BP3MI Sultra diterima langsung oleh Wakil Bupati Bombana dan Kepala UPTD BLK Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Kabupaten Bombana, di ruang kerja Wakil Bupati Bombana, pada Jumat (16/1/2026)

BP3MI Sultra menyampaikan, perlunya koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Bombana guna membangun sinergitas pelindungan serta pelatihan peningkatan kapasitas bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menyambut baik inisiatif BP3MI Sultra, dan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana siap mendukung penuh program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan terlindungi secara hukum

“Sinergitas ini sangat penting agar putra-putri daerah kita tidak hanya sekadar bekerja, tapi mereka berangkat dengan modal keterampilan yang baik dan payung hukum yang jelas,” ujar Ahmad Yani.

Kepala UPTD BLK Bombana, Arisgumianto, menyatakan kesiapannya dalam memfasilitasi sarana pelatihan bagi para CPMI sesuai dengan standar industri internasional yang dibutuhkan saat ini.

Sementara itu, Kepala BP3MI Sulawesi Tenggara, La Ode Askar, menyatakan kolaborasi dengan pemerintah daerah adalah kunci utama dalam memutus rantai penempatan nonprosedural illegal yang sering kali merugikan masyarakat.

"Sinergitas ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk kehadiran negara untuk memastikan setiap warga Bombana yang ingin bekerja ke luar negeri terlindungi. Kita ingin memastikan mereka berangkat dengan kompetensi yang mumpuni, dokumen yang lengkap, dan pulang dengan kesejahteraan yang nyata," jelas La Ode Askar.

Melalui kerja sama ini, La Ode berharap, angka penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Bombana meningkat secara kualitas, di mana para pekerja mengisi sektor-sektor formal yang memiliki jaminan perlindungan hukum dan upah yang lebih baik. *(Humas/BP3MISulawesi Tenggara) 

-