Banda Aceh, KP2MI (23/12) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh mencatatkan capaian kinerja signifikan sepanjang periode 1 Januari hingga 17 Desember 2025. Berbagai program pelindungan, penempatan, pencegahan migrasi nonprosedural, hingga pemberdayaan purna pekerja migran Indonesia dilaksanakan sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi pekerja migran asal Aceh yang bekerja di luar negeri.

Pada aspek penempatan, BP3MI Aceh berhasil memfasilitasi penempatan 275 pekerja migran secara prosedural dengan negara tujuan meliputi Jepang, Malaysia, negara-negara kawasan Timur Tengah, serta Brunei Darussalam sebagai negara tujuan paling dominan.

Sementara itu, pada aspek pemulangan, BP3MI Aceh telah memfasilitasi pemulangan 551 pekerja migran. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 5 orang sakit, 13 jenazah, serta 169 orang pekerja migran deportasi yang pemulangannya difasilitasi langsung oleh BP3MI Aceh. Selain itu, BP3MI Aceh juga memfasilitasi koordinasi pemulangan terhadap 373 PMI deportasi. Adapun negara pemulangan meliputi Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Malaysia sebagai negara asal pemulangan terbanyak.

Pada aspek pelindungan dan penanganan kasus, BP3MI Aceh menangani 50 kasus pekerja migran, dengan 42 kasus telah berhasil diselesaikan. Jenis kasus yang ditangani meliputi penipuan kerja, penelusuran keluarga, proses penahanan, gagal berangkat, hingga gaji yang tidak dibayarkan.

Dalam upaya pencegahan migrasi nonprosedural, BP3MI Aceh secara aktif menggelar kegiatan literasi migrasi aman dengan total peserta sebanyak 5.980 orang. Selain itu, literasi migrasi aman juga dilaksanakan secara daring dan luring melalui program Saweu Gampong serta Podcast Media Rencong Aceh, yang menjangkau 5.630 peserta.

BP3MI Aceh juga melakukan profiling terhadap 1.975 orang calon pekerja migran Indonesia (CPMI), dengan latar belakang pendidikan yang didominasi lulusan SMA/SMK, Diploma Tiga, dan Sarjana. Profiling ini dilakukan sebagai dasar perencanaan dan pemetaan program yang lebih tepat sasaran.

Pada aspek pemberdayaan, BP3MI Aceh melaksanakan program pemberdayaan purna pekerja migran dan keluarganya melalui penguatan ekonomi produktif yang diikuti oleh 40 peserta, serta program rehabilitasi dan integrasi sosial dengan jumlah 20 peserta.

Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan tindak lanjut dari program prioritas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam memperkuat tata kelola migrasi yang aman dan bermartabat.

“BP3MI Aceh berkomitmen memastikan pekerja migran Indonesia asal Aceh mendapatkan pelindungan optimal, mulai dari tahap pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna. Capaian ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi serta meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan keluarganya,” ujar Siti Rolijah di Banda Aceh, Selasa (23/12/2025).

Lebih lanjut, Siti menyampaikan bahwa BP3MI Aceh akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat hingga tingkat desa guna mencegah migrasi nonprosedural dan menekan risiko CPMI menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencegah pemberangkatan CPMI secara nonprosedural, sehingga dapat meminimalisir kasus TPPO yang kerap menimpa pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur,” tambahnya.

Melalui berbagai program tersebut, BP3MI Aceh berharap terciptanya ekosistem migrasi yang aman, legal, dan bermartabat bagi pekerja migran Indonesia asal Aceh, sekaligus memperkuat peran pemerintah dalam melindungi hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia beserta keluarganya secara berkelanjutan. **(Humas/ BP3MI Aceh)

-