Kendari, KP2MI (15/5/2026) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan koordinasi dengan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, pada Rabu (13/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BP3MI Sultra, La Ode Askar, meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sultra terhadap pencanangan Gerakan Nasional Migran Aman di tingkat Provinsi Sultra. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memilih jalur keberangkatan kerja ke luar negeri yang legal, aman, dan prosedural.

“Testimoni resmi dari Wakil Gubernur Sultra diharapkan menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sekaligus sarana literasi digital untuk mendorong masyarakat memilih jalur penempatan yang legal dan prosedural,” ujar La Ode Askar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sultra, Hugua, menyambut baik inisiatif BP3MI Sultra dan menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sultra untuk memberikan dukungan penuh terhadap Gerakan Nasional Migran Aman, termasuk melalui penyampaian testimoni resmi dan keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi.

Pada kesempatan yang sama, La Ode Askar juga menyampaikan urgensi program “SMK Go Global” sebagai langkah strategis dalam menyiapkan tenaga kerja terampil sejak dini. Program tersebut menitikberatkan pada peningkatan kompetensi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sultra agar mampu bersaing secara kompetitif di pasar kerja internasional.

Terkait program SMK Go Global, Hugua juga memberikan respons positif dengan menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Pendidikan terkait untuk segera melakukan pengecekan dan sinkronisasi program. Langkah tersebut dilakukan guna memetakan potensi daerah yang dapat disinergikan dalam mendukung standarisasi kualifikasi global bagi lulusan SMK di Sulawesi Tenggara.

Selain itu, BP3MI Sultra turut memaparkan data dan fakta lapangan terkait tingginya kerawanan praktik penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural di wilayah Sultra. Kondisi tersebut dinilai memerlukan perhatian serius melalui program sosialisasi masif yang menjangkau wilayah pelosok dan pesisir guna memutus mata rantai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Melalui koordinasi ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menciptakan ekosistem migrasi kerja yang aman, legal, dan kompetitif bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutup La Ode Askar. ** (Humas/BP3MI Sulawesi Tenggara)

-