Jakarta, KP2MI (6/3) – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani menegaskan, Iran bukan merupakan negara penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia.

Oleh karena itu, kata dia, jika ada warga negara Indonesia yang bekerja di Iran, kemungkinan besar tidak tercatat dalam sistem penempatan resmi pemerintah.

“Iran itu bukan negara penempatan pekerja migran Indonesia. Kalaupun ada yang bekerja di sana, kemungkinan besar mereka masuk secara nonprosedural atau tidak tercatat dalam sistem penempatan kami. Jumlah warga negara Indonesia di sana, termasuk yang bekerja di Kedutaan Besar RI di Tehran, juga tidak sampai 200 orang,” ungkapnya usai melepas 29 pekerja migran Indonesia Program Triple Win G to G Jerman di Bandara Soekarno Hatta, Kamis (5/3/2026).

Meski begitu, Wamen Christina menegaskan, Kementerian P2MI terus memantau perkembangan situasi secara cermat dan menyiapkan berbagai langkah mitigasi terhadap kemungkinan eskalasi kondisi di kawasan Timur Tengah.

“Kami berharap situasi tetap kondusif. Namun pemerintah selalu siap. Jika sampai terjadi kondisi darurat yang memerlukan langkah evakuasi, mekanisme tersebut sudah dipertimbangkan dan dipersiapkan,” katanya.

Hingga saat ini belum ada laporan atau aduan terkait pekerja migran Indonesia yang terdampak konflik di Timur Tengah.

Wamen Christina mengatakan, Kementerian P2MI juga telah berkoordinasi intensif dengan perwakilan Indonesia di sejumlah negara Timur Tengah guna memantau perkembangan situasi sekaligus memastikan kesiapan langkah mitigasi jika dibutuhkan.

“Direktorat Jenderal Pelindungan sudah melakukan rapat koordinasi intensif dengan perwakilan Indonesia di beberapa negara Timur Tengah yang berpotensi terdampak. Kami juga sudah membuka hotline serta membentuk crisis center untuk menerima laporan atau aduan dari masyarakat,” katanya.

Ditambahkannya, Indonesia memiliki pengalaman dalam melakukan evakuasi warga negara dari wilayah konflik sehingga pemerintah sanggup bertindak cepat apabila diperlukan.

“Indonesia sudah beberapa kali melakukan evakuasi warga negara dari wilayah konflik. Jadi kalau memang diperlukan, pemerintah pasti bergerak untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia,” pungkas Christina Aryani.**

-