Kotamobagu - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen KP2MI) Dzulfikar Ahmad menyoroti ancaman meningkatnya urbanisasi yang berpotensi memicu fenomena “desa kosong” di Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara DPP GAMKI di Kotamobagu, Sulawesi Utara.

Dzulfikar mengatakan, Indonesia perlu belajar dari negara lain seperti Jepang yang menghadapi fenomena akiya atau rumah kosong di pedesaan akibat urbanisasi dan penuaan penduduk.

“Ini jadi peringatan bagi Indonesia. Urbanisasi kita naik dari 45 persen pada 2005 menjadi sekitar 67 persen saat ini. Kalau tidak diantisipasi, desa bisa mengalami hal serupa,” kata Dzulfikar dalam kegiatan di Kotamubagu, Selasa (27/4/2026).

Ia mengungkapkan, data terbaru menunjukkan sekitar 9 juta rumah di Jepang tidak berpenghuni, terutama di wilayah desa.

Menurut Dzulfikar, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat desa. Di antaranya peningkatan harga gabah petani, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga inisiatif “Operasi Desa Merah Putih”.

“Program ini diarahkan untuk memperbaiki rantai pasok nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.

Dzulfikar menyebut nilai ekonomi rantai pasok nasional mencapai sekitar Rp10.000 triliun. Namun, kontribusi desa masih relatif kecil, yakni sekitar 2-3 persen.

“Karena itu perlu sistem distribusi yang lebih inklusif agar desa punya peran lebih besar dalam perekonomian nasional,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Dzulfikar juga mengajak generasi muda, khususnya kader GAMKI, untuk berperan aktif dalam pembangunan desa.

“Anak muda harus jadi agen perubahan yang visioner dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” ucapnya.

Acara tersebut juga menjadi bagian dari peringatan HUT ke-64 GAMKI. Di akhir sambutannya, Dzulfikar mengutip pesan inspiratif tentang pentingnya cinta dan persatuan dalam membangun bangsa.
Pemerintah berharap kolaborasi antara pemuda dan seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat desa sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan.*

-