Banda Aceh, KP2MI (18/5) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Video Kick Off Nasional Gerakan Migran Aman yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) dan Deklarasi Komitmen Bersama Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertema “Generasi Muda Aceh Berdaya Saing Global”, Senin (18/5/2026), di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh.

Kegiatan ini diikuti sekitar 120 peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, perbankan, serta berbagai stakeholder terkait di Provinsi Aceh. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat edukasi dan kolaborasi dalam mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia secara non-prosedural.

Kegiatan disambut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, Akmil Husien, yang hadir mewakili Gubernur Aceh. Ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Gerakan Nasional Migran Aman sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya bagi generasi muda Aceh.

“Generasi muda Aceh harus dipersiapkan agar mampu bersaing secara global dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan prosedural dalam bekerja ke luar negeri,” kata Akmil.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Nasional Migran Aman.

Dalam sesi Focus Group Discussion (FGD), moderator Fauzah Marhamah menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antar stakeholder dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Migran Aman di Aceh.

Pada sesi pemaparan materi, Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakermobduk Aceh, Qifti Reza Kesuma, memaparkan kebijakan daerah dalam mendukung pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang aman dan bermartabat. 

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap tingginya minat masyarakat bekerja ke luar negeri. Karena itu, pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh akses penempatan yang aman agar tidak terjebak praktik nonprosedural,” ujar Qifti.

Sementara itu, Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, menegaskan bahwa pelindungan Pekerja Migran Indonesia membutuhkan sinergi seluruh pihak.

“Pelindungan pekerja migran tidak dapat dilakukan sendiri oleh BP3MI Aceh. Dibutuhkan kolaborasi kuat agar calon pekerja migran mendapatkan informasi dan pelindungan optimal sebelum bekerja ke luar negeri,” kata Siti Rolijah.

Forum diskusi juga membahas tantangan pembiayaan keberangkatan, kemampuan bahasa asing, serta dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menanggapi hal tersebut, Bank BSI Aceh menyatakan kesiapan untuk mempelajari dukungan pembiayaan bagi calon Pekerja Migran Indonesia dan memberikan edukasi literasi keuangan. BPJS Ketenagakerjaan juga menyatakan komitmennya untuk mendukung sosialisasi pelindungan Pekerja Migran Indonesia hingga tingkat gampong.

Melalui kegiatan ini, BP3MI Aceh bersama seluruh stakeholder berharap sinergi dan komitmen bersama dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan pelindungan serta mewujudkan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang aman, prosedural, dan bermartabat bagi masyarakat Aceh. **(Humas/BP3MI Aceh)

-