Jakarta, KemenP2MI (21/10) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan perlindungan penuh kepada calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Hal ini menjadi topik utama pembahasan antara KemenP2MI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur di Jakarta melalui Sharing dan Konsultasi terkait Penampungan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan Nonprosedural pada Selasa (21/10/2025).

Dalam pertemuan ini, Direktur Jenderal Pelindungan KemenP2MI, Rinardi, menekankan pelindungan Pekerja Migran Indonesia akan dioptimalkan peran dari pemerintah tingkat daerah hingga pusat, melibatkan pemerintah kota, provinsi, dan Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).

"Kami mendorong agar upaya pencegahan tidak hanya di garis embarkasi atau debarkasi, namun juga bergerak pada edukasi dan pemberdayaan sosial dan ekonomi di hulu," terang Rinardi.

Senada dengan Rinardi, Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi (LPMA) pada Pemberi Kerja Perseorangan KemenP2MI, Firman Yulianto, juga menekankan pelindungan penuh untuk calon Pekerja Migran Indonesia agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming kerja di luar negeri secara nonprosedural, khususnya bagi calon Pekerja Migran Indonesia yang mencari kerja melalui jalur perseorangan.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, mengungkapkan keinginannya untuk mendapat panduan dalam menindak penampungan Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan secara nonprosedural di wilayah Jawa Timur ini. Hal ini untuk mengantisipasi calon Pekerja Migran Indonesia nonprosedural sebelum telanjur berangkat ke negara tujuan.

"Kami ingin sosialisasi yang lebih masif terkait panduan atau info awal untuk pencegahan keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia nonprosedural, setidaknya kami dapat membantu menertibkan calon Pekerja Migran Indonesia nonprosedural sebelum telanjur berangkat," kata Deni.

Melalui pertemuan ini, diharapkan tidak hanya terjalin koordinasi antara KemenP2MI dengan pemerintah daerah, khususnya Jawa Timur, semata, namun juga terciptanya rekomendasi konkret terutama untuk penguatan sinergi pemerintah pusat dengan daerah dalam penertiban penampungan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural.

Dalam pertemuan ini, turut hadir perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur.** (Humas/ty)

-