Yogyakarta, KemenP2MI (24/2) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadiri kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada Senin (23/2/2026) bertempat di Ruang Rapat Sasadhara Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Kegiatan Forum OPD diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dengan jumlah peserta yang hadir kurang lebih 40 orang dari perwakilan OPD antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah DIY, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulonprogo, KADIN DIY, APINDO DIY, FORKOM BKK DIY, HILLSI DIY dan beberapa P3MI di wilayah DIY, serta berbagai OPD lainnya yang hadir baik daring maupun luring.

Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Kepala Bidang Penempatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Elly Supriyanti KS dan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi DIY, Priyonggo Suseno.

Dalam sambutannya Elly Supriyati KS menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya rapat Forum OPD antara lain untuk menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas program serta mengintegrasikan program lintas perangkat daerah.

Disampaikan juga bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu program prioritas tenaga kerja pada 2027 selain juga transmigrasi untuk mengurangi pengangguran. Harapannya dengan optimalisasi potensi penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri bisa mengurangi angka pengangguran di DIY. Untuk itu perlu sinergi antar instansi dalam penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia yang kompeten, termasuk juga Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan serta pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia pasca kepulangan.

Dalam paparannya, Priyonggo menyampikan prioritas pembangunan DIY antara lain penurunan tingkat kemiskinan, Peningkatan Kualitas SDM, Penurunan Ketimpangan antar kelas sosial dan antarwilayah, Peningkatan Kehidupan Ekonomi yang Layak, Peningkatan Lingkungan Hidup yang Lebih Aman dan Tentram serta Optimalisasi Peran Pekerja Migran Indonesia. Lebih lanjut, terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disampaikan rekomendasi strategis Pekerja Migran di DIY antara lain Peningkatan Kompetensi, Tata Kelola Pekerja Migran Terintegrasi, Aliansi Strategis, Kesejahteraan Sosio-Ekonomi Keluarga Migran serta Literasi dan Edukasi Pekerja Migran.

Pembahasan oleh narasumber terkait remitansi yang menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam pembangunan, namun kelemahannya adalah data remitansi tersebut masih bersifat nasional dan belum dapat menunjukkan remitansi regional khususnya Provinsi DIY.

Pranata Humas Ahli Pertama BP3MI DIY, Raisha Noorfithriani menerangkan terkait perhitungan remitansi yang dipublikasi oleh Bank Indonesia adalah remitansi nasional berdasarkan negara penempatan yang dihitung dengan formula pendekatan statistik di mana publikasi Remitansi PMI Tahun 2025 (berdasarkan negara penempatan) mencapai Rp289,56 triliun.

“Pada 2018, Bank Indonesia bersama KP2MI mencoba melakukan perhitungan remitansi regional (breakdown dari remitansi nasional) akan tetapi terdapat beberapa kendala sehingga belum ada publikasi remitansi regional hingga saat ini,” terangnya.

Masukan dari KADIN DIY perlu adanya data remitansi DIY yang akurat sehingga bisa dilihat seberapa besar pengaruh remitansi terhadap pendapatan daerah. Ke depan akan diagendakan untuk dilakukan koordinasi antar instansi termasuk dengan Bank Indonesia

Pengantar Kerja Ahli Madya BP3MI DIY, Nila Rahmawati, menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan berbagai OPD terkait dalam menyiapklan calon Pekerja Migran Indonesia melalui peningkatan Kapasitas dengan program SMK Go Global yang rencananya akan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2026 sebagai salah satu program KemenP2MI.** (Humas/BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta)

-