Bandung Barat, KemenP2MI (19/11) – Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara legal dan aman, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat menggelar Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Rabu (19/11/2025).

Kegiatan dibuka oleh perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat, Yoppie Indrawan, yang menekankan pentingnya pengetahuan masyarakat dan perangkat desa terkait tata cara bekerja ke luar negeri secara resmi guna mencegah penempatan nonprosedural.

Hadir sebagai narasumber, Kepala BP3MI Jawa Barat Mulia Nugraha memaparkan kebijakan, mekanisme pelindungan, serta prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia yang aman dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam paparannya, Mulia menegaskan peran strategis pemerintah desa dalam pelaksanaan program pelindungan dan penempatan pekerja migran.

“Pemerintah desa kini menjadi ujung tombak deteksi dini proses penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk mencegah penempatan nonprosedural,” ujar Mulia.

Lebih lanjut Mulia menjelaskan berbagai skema penempatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri secara aman.

“Saat ini terdapat lima skema penempatan, yaitu government to government, government to private, private to private, mandiri/profesional, dan skema UKPS (Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri),” jelasnya.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Peserta terlihat antusias mengajukan pertanyaan seputar proses penempatan, persyaratan kerja di luar negeri, hingga hak-hak pekerja migran.

Sebagai penutup, BP3MI Jawa Barat menghadirkan layanan informasi Pasar Kerja Luar Negeri melalui petugas jobsinfo yang memberikan informasi peluang kerja ke luar negeri kepada peserta sosialisasi, **(Humas/BP3MI Jawa Barat).

-