Kendari, KP2MI (4/11)- Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan komitmennya dalam penguatan kolaborasi antarinstansi dengan menghadiri acara Pembukaan Pelatihan Kerja Kejuruan Bahasa dan Budaya Jepang. Kegiatan yang bertujuan mencetak tenaga kerja terampil untuk pasar Jepang yang diselenggarakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Provinsi Sultra di Aula Kantor Disnakertrans Sultra, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta Pelatihan Kejuruan Bahasa dan Budaya Jepang yang telah melalui tahapan seleksi berkas, tes tertulis dan wawancara. Kegiatan ini akan berlangsung selama 25 hari.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sultra, L.M. Ali Haswandy, dalam sambutannya menyampaikan sangat pentingnya peserta mengikuti kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam berkomunikasi Bahasa Jepang, baik secara formal maupun informal serta mempelajari budaya Jepang.

Ali Haswandy juga menambahkan, kegiatan ini bersinergi dengan BP3MI Sultra dan berharap agar setelah pelatihan selesai, peserta kegiatan bisa dipersiapkan dalam proses penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja ke luar negeri, terutama di Jepang.

Kepala BP3MI Sultra La Ode Askar menyatakan, kegiatan ini direncanakan sejak lama dan bersinergi dengan Pemda, kita harus mendorong Pemda sesuai dengan Undang-Undang.

“Alhamdulillah setelah kami dorong sejak lama, hari ini melakukan kegiatan pelatihan, walaupun baru 25 orang mudah-mudahan ke depannya bisa berkembang dan bertambah. Sekarang tanggung jawab kita dari KemenP2MI/BP2MI agar bagaimana hasil kegiatan ini terserap untuk bekerja keluar negeri, terutama Bahasa Jepang, karena yang dilatih Bahasa Jepang,” ujar La Ode Askar.

Dalam kesempatan ini, Kepala BP3MI Sultra memberikan pesan pada seluruh peserta mengenai pentingnya bekerja secara legal dan mengapresiasi Disnakertrans Sultra atas inisiatif pelatihan ini.

“Kompetensi adalah kunci, namun prosedur yang legal adalah jaminan perlindungan,” ujar La Ode Askar. ** (Humas/BP3MI Sultra)

-