JAKARTA-- Di bawah tangan Menteri Mukhtarudin, pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) tak lagi sekadar urusan izin dan remitansi. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) kini bertransformasi menjadi lembaga yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.

Di tengah tantangan globalisasi tenaga kerja, Mukhtarudin menyalakan arah baru: membangun ekosistem migrasi aman yang berbasis data, pendidikan, dan martabat.

Langkah ini bukan slogan semata. Dalam sepekan terakhir, P2MI menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat sistem perlindungan PMI lintas negara.

Melalui integrasi data nasional, setiap pekerja migran kini dapat terpantau secara real-time oleh pemerintah dan perwakilan RI di luar negeri. “Negara tidak boleh datang setelah masalah terjadi. Perlindungan harus dimulai sejak niat untuk berangkat,” ujar Mukhtarudin di Jakarta.

Kebijakan itu melengkapi peluncuran sistem digital Migrasi Aman yang memungkinkan calon PMI mengakses seluruh proses keberangkatan tanpa calo.

Langkah ini bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan koreksi terhadap cara lama yang terlalu birokratis. Dalam sistem baru, pekerja tak perlu lagi menunggu berbulan-bulan hanya untuk izin atau verifikasi. Semua tahapan bisa dilacak, diverifikasi, dan disahkan secara transparan.

Namun Mukhtarudin tahu, perlindungan tak bisa berhenti di meja data. Karena itu, ia memperkuat pendidikan vokasi bagi calon PMI bekerja sama dengan lembaga pelatihan nasional dan mitra luar negeri.

“Tenaga kerja terampil akan dihormati. Itulah perlindungan sejati,” katanya. Di saat yang sama, ia menggandeng Pemuda Masjid Dunia untuk kampanye kesadaran migrasi aman di komunitas akar rumput. Gerakan sosial ini menjadi bentuk baru diplomasi moral: perlindungan bukan hanya tugas negara, tapi juga kewajiban sosial.

Kebijaksanaan tersebut berpuncak pada Mandaya Awards 2025, penghargaan bagi tokoh-tokoh inspiratif yang berjasa dalam pemberdayaan PMI dan masyarakat desa. Di tangan Mukhtarudin, penghargaan itu bukan seremoni, tapi simbol penghargaan negara terhadap kerja dan pengorbanan rakyatnya yang berjuang di luar negeri.

Pengamatan dari masyarakat sipil disampaikan Romadhon Jasn, menilai arah kebijakan Menteri Mukhtarudin menggabungkan tiga dimensi penting: kolaborasi antar-lembaga, digitalisasi data, dan pemberdayaan manusia. “Beliau tidak hanya membangun sistem, tapi mengembalikan makna negara sebagai pelindung warganya. Dari sinilah migrasi aman menemukan martabatnya,” ujarnya kepada awak media, Jumat 17 Oktober 2025.

Romadhon menambahkan, integrasi data P2MI–Kemlu adalah langkah monumental. Selama ini, masalah PMI sering tak tertangani karena data tersebar di banyak instansi. “Sekarang, dengan sistem terpadu, negara bisa hadir dalam hitungan menit saat krisis terjadi,” katanya.

P2MI mencatat lebih dari 4,3 juta PMI aktif di 22 negara, dengan remitansi mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun bagi Mukhtarudin, angka bukan ukuran akhir. “Keberhasilan bukan hanya berapa uang yang dikirim, tapi berapa banyak yang pulang dengan rasa aman dan harga diri yang utuh,” pungkasnya.

Ketika negara mulai menghitung manusia lebih dari remitansi, di sanalah perubahan dimulai. Dan dalam perubahan itu, Mukhtarudin menjahit ulang relasi antara negara dan rakyatnya yang bekerja jauh dari tanah air bukan sekadar sebagai pekerja, tapi sebagai wajah martabat bangsa di dunia.

--