Kendari, BP2MI (6/11)- Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara didampingi oleh Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi Pekerja Migran Indonesia Pemberi Kerja Perseorangan, Firman Yulianto, melaksanakan kunjungan kerja terpadu di Kabupaten Konawe 6/11/2025). Ini dilakukan untuk memastikan pelindungan optimal bagi Pekerja Migran Indonesia, khususnya yang mengalami permasalahan penempatan non prosedural. 

Firman dalam kunjungannya memberikan penguatan psikologis, informasi, dan edukasi yang jelas mengenai prosedur penanganan kasus yang sedang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia bersangkutan.

"Keluarga adalah pilar utama yang membutuhkan informasi akurat dan dukungan di masa sulit Kami hadir untuk memastikan mereka mendapatkan pendampingan dan dukungan yang memadai dan memahami bahwa negara hadir melalui KP2MI untuk memperjuangkan hak-hak Pekerja Migran Indonesia," Ujarnya 

Kepala BP3MI Sulawesi Tenggara, La Ode Askar,  menyatakan tujuan utama kegiatan ini untuk memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah daerah dalam upaya pelindungan dan  penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia non-prosedural, sekaligus memberikan advokasi, pendampingan, dan penguatan moral kepada keluarga korban Pekerja Migran Indonesia yang sedang menghadapi masalah, dan Rangkaian kegiatan ini diawali dengan koordinasi intensif di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Konawe.

"Pertemuan ini sangat penting. Kami berkoordinasi secara intensif dengan DPPPA untuk menyusun rencana mekanisme dan proses pemulangan, Pekerja Migran Indonesia (Pekerja Migran Indonesia) non prosedural yang berasal dari Konawe. Selain itu, kami juga membahas langkah-langkah pencegahan bersama agar kasus serupa tidak terulang," jelas La Ode Askar.

Kegiatan Kunjungan Kerja ini menegaskan komitmen BP3MI Sulawesi Tenggara di bawah koordinasi BP2MI untuk terus meningkatkan kualitas pelindungan Pekerja Migran Indonesia di seluruh wilayah. BP3MI Sultra mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kabupaten Konawe, untuk selalu menempuh jalur penempatan yang prosedural dan melaporkan segala indikasi penawaran kerja ke luar negeri yang mencurigakan.****(Humas/BP3MI Sulawesi Tenggara) 

-