Jakarta, KemenP2MI (15/10) – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) terus tancap gas membenahi tata kelola penempatan pekerja migran dari hulu ke hilir. 

Langkah ini ditegaskan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin saat bertemu jajaran Serikat Peduli Migran Indonesia Perisai Pancasila (SPMI-PP) di kantor KemenP2MI, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Mukhtarudin menekankan, masalah pekerja migran kerap bermula sejak tahap awal penempatan, mulai dari edukasi hingga pemahaman masyarakat soal migrasi aman.

“Kita akan menertibkan proses di hulu. Sumber masalah pekerja migran banyak terjadi sejak awal — dari edukasi, sosialisasi, hingga pemahaman masyarakat,” tegas Mukhtarudin.

Ia menyebut, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta negara hadir penuh dalam melindungi pekerja migran Indonesia, baik sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air.

“Presiden menekankan perlindungan harus terpusat dan profesional di setiap tahap,” ujarnya.

Selain pembenahan sistem, Mukhtarudin juga menyoroti pentingnya pemberdayaan purna pekerja migran agar purna pekerja migran bisa mandiri dan produktif setelah kembali ke Indonesia.

“Purna pekerja migran perlu dibekali keterampilan, edukasi keuangan, dan alat kerja agar mereka bisa mandiri, tidak kembali bekerja ke luar negeri tanpa arah,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, KemenP2MI dan SPMI-PP sepakat memperkuat kolaborasi dalam edukasi serta sosialisasi migrasi aman ke masyarakat.

“Pelindungan pekerja migran bukan cuma tugas pemerintah pusat. Ini tanggung jawab bersama pemerintah daerah, lembaga, dan masyarakat,” kata Mukhtarudin.

Ia menegaskan, sinergi dengan organisasi masyarakat seperti SPMI-PP menjadi kunci untuk mewujudkan penempatan pekerja migran yang aman, prosedural, dan bermartabat.* (Humas)

-