Jakarta, KemenP2MI (14/10) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima kunjungan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, Arief Sulistyo, di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan, termasuk berbagai persoalan di sektor informal dan kelautan.

Mukhtarudin menegaskan pentingnya membangun sistem perlindungan Pekerja Migran yang kuat sejak dari hulu.

“Kita ingin memperbaiki agar tidak banyak masalah di hilir. Karena itu, regulasi kita harus responsif, cepat, dan sejalan dengan semangat reformasi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Mukhtarudin.

Ia menambahkan, percepatan layanan penempatan menjadi prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden selalu menekankan agar proses bekerja ke luar negeri harus mudah, murah, cepat, tanpa ribet,” katanya.

Sementara itu, Arief Sulistyo memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi Pekerja Migran di Taiwan, terutama di sektor informal dan bagi para anak buah kapal (ABK).

“Kita masih melihat persoalan jam kerja panjang dan ketimpangan upah. KDEI Taipei terus mendorong kolaborasi dengan lembaga HAM dan organisasi migran untuk memperjuangkan hak-hak ABK, termasuk akses komunikasi yang layak,” jelas Arief.

Selain isu ABK, pertemuan juga  pentingnya pembaruan nota kesepahaman (MoU) ketenagakerjaan antara Indonesia dan Taiwan agar memiliki payung hukum yang lebih kuat bagi pelindungan Pekerja Migran.

Mukhtarudin menegaskan, ke depan pemerintah akan memperkuat kerja sama dalam peningkatan kompetensi dan daya saing melalui pelatihan, sertifikasi, dan digitalisasi sistem penempatan.

“Kita harus menyiapkan standar pelatihan sesuai kebutuhan pasar, agar Pekerja  Migran kita tidak hanya terlindungi, tetapi juga unggul dan berdaya saing,” tegasnya.

Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap kualitas pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran semakin meningkat, sekaligus mempererat hubungan kerja sama  dalam penempatan dan pelindungan Pekerja Migran. 

-