Jakarta, KemenP2MI (2/12) — BP3MI DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Peminatan Bekerja ke Luar Negeri serta Pendataan Lembaga Pelatihan/Vokasi di Kantor BP3MI DKI Jakarta, Selasa (2/12). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri P2MI Nomor 3 Tahun 2025 tentang percepatan pendataan calon pekerja migran dan lembaga vokasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi CPMI/PMI.

Rapat dibuka oleh Kepala BP3MI DKI Jakarta, Arman Muis, dan dihadiri perwakilan Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan, Sudinakertrans di enam wilayah, PPKD di lima wilayah, PPKPI, PPKPL, pusat karir perguruan tinggi (STIAMI dan StiKes Husada), Forum BKK SMK Provinsi DKI Jakarta, serta sejumlah perwakilan SMK.

Dalam sambutannya, Kepala BP3MI DKI Jakarta menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rapat. Ia menegaskan bahwa forum koordinasi ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung kebijakan Kementerian P2MI.

Ia juga menyampaikan arahan Presiden RI kepada Kementerian P2MI untuk meningkatkan pelindungan PMI serta meningkatkan kualitas dan kapasitas CPMI. Sejumlah program strategis yang tengah digencarkan meliputi Migran Center, Kelas Migran, SMK Vokasi Migran, Desa Migran Emas, dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas CPMI/PMI.

“Seluruh kegiatan KP2MI dan BP3MI DKI Jakarta telah selaras dengan Program Presiden RI, Prabowo Subianto,” ujarnya.

Kementerian P2MI turut mendukung program SMK Go Global, salah satu Quick Wins Presiden RI. Karena itu, pendataan peminatan dan pendataan lembaga pelatihan/vokasi di wilayah DKI Jakarta menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan dan potensi daerah.

“KP2MI berkomitmen menjadi garda terdepan dalam pelayanan Pekerja Migran Indonesia. Melalui SMK Go Global, bersama kita siapkan generasi muda berdaya saing global,” tegasnya.

Dalam sesi diskusi, perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Dinas Tenaga Kerja, PPKD, PPKPI, dan PPKPL menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pendataan. Mereka melaporkan bahwa survei peminatan telah disebarkan kepada lulusan dan alumni berbagai program pelatihan. Forum Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK juga menginformasikan bahwa pendataan serupa telah dikirimkan ke sekitar 560 SMK negeri dan swasta di Jakarta.

Sejumlah peserta rapat memberikan masukan, di antaranya perlunya penyampaian hasil pendataan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lembaga pendidikan—khususnya SMK. Peserta juga mendorong keterlibatan langsung BP3MI DKI Jakarta dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi ke lembaga pelatihan, SMK, perguruan tinggi, dan lembaga vokasi lainnya, **(Humas/BP3MI Jakarta).

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam meningkatkan kualitas calon pekerja migran serta mewujudkan tata kelola pendataan yang lebih terintegrasi di wilayah DKI Jakarta, **(Humas BP3MI DKI Jakarta).

-