Palu, KP2MI (5/11) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu menggelar rapat koordinasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.

Digelar Rabu (5/11) di Palu, Kepala BP3MI Sulawesi Tengah, Mustaqim, menyampaikan bahwa sinergi antara BP3MI dan Imigrasi Palu menjadi kunci dalam memperkuat sistem pelindungan dan peningkatan kualitas layanan bagi pekerja migran sejalan dengan peningkatan status Bandara Sis Al Jufri Palu menjadi Bandara Internasional.

“Kita ingin memastikan bahwa layanan keimigrasian dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia berjalan selaras dengan semangat kehadiran negara. Tahun 2026 harus menjadi momentum perbaikan nyata bagi pelayanan pekerja migran di Sulawesi Tengah,” ungkapnya.

Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah membahas langkah-langkah strategis peningkatan pelayanan dan pelindungan bagi pekerja migran, termasuk dukungan pengembangan layanan di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu yang telah menjadi bandara internasional secara penuh.

Dalam pembahasan, Kasubag TU Imigrasi Palu, Deddy Setiawan menyampaikan pada bulan Maret 2026 direncanakan pelayanan penerbangan internasional sudah mulai beroperasi. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, direncanakan pula pembangunan Lounge khusus Pekerja Migran Indonesia di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu.

“Lounge ini akan menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan yang layak dan manusiawi bagi para pekerja migran asal Sulawesi Tengah,” ujar Deddy.

Lounge tersebut nantinya akan dirancang sebagai ruang tunggu yang nyaman dan representatif, dilengkapi dengan layanan informasi migrasi, konsultasi hukum, ruang ibadah, serta akses internet gratis bagi calon pekerja migran.

Selain itu, Imigrasi Palu juga memaparkan rencana penerapan Aplikasi Advanced Data Terminal (ADT) di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Teknologi ini akan meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pengolahan data penumpang, mempercepat proses pemeriksaan keamanan, serta meningkatkan akurasi dan keselamatan penerbangan. Sistem ADT juga diyakini dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan tepat bagi masyarakat serta PMI.

Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas pula Program Paspor Nol Rupiah, yakni sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan membantu calon pekerja migran kurang mampu dalam pengurusan paspor secara gratis, dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Proses pengajuan dapat dilakukan melalui kantor Imigrasi setempat atau agen pemerintah yang ditunjuk.

Selain itu, Koordinator Lalu Lintas dan Pembuatan Paspor, Supratman menjelaskan mengenai penerbitan Paspor Elektronik (E-Passport) bagi Pekerja Migran Indonesia. Paspor jenis ini dilengkapi chip biometrik yang menyimpan data pribadi pemegangnya, sehingga lebih aman, sulit dipalsukan, dan mempercepat proses pemeriksaan di bandara.

“Penerapan paspor elektronik merupakan langkah modernisasi layanan keimigrasian sekaligus bentuk prlindungan tambahan bagi pekerja migran Indonesia kita di luar negeri,” ungkap Supratman. **(Humas/BP3MI Sulteng)

-