Jakarta, KemenP2MI (4/12) - Pusat Data dan Informasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pusdatin-KP2MI) gelar Sosialisasi Digital Governance Mindset: Strategi Eksekusi Transformasi Digital untuk Pejabat Administrator, Fungsional Muda dan

Madya KP2MI secara daring dan luring di Aula K.H Abdurrahman Wahid, Kantor KP2MI.

Sosialisasi yang berlangsung pada Kamis (4/12/2025) tersebut, menghadirkan professional trainer dan konsultan dalam bidang IT Governance, Nico Syafrizal, serta diikuti oleh pejabat administrator, fungsional muda dan madya di lingkungan KP2MI.

Ketua Tim Tata Kelola Teknologi Informasi KP2MI, M. Ilyas Prakananda, menyampaikan pengingat bahwa transformasi digital adalah bagian dari amanat nasional, dimulai dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2025–2045 sampai target Indeks Pemerintah Digital.

“Diperlukan transformasi yang serius serta mengadopsi pola pikir governance dengan memastikan bahwa teknologi siap mendukung strategi, memberi nilai, dan membantu KP2MI mencapai tujuan perlindungan yang maksimal bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya,” ungkapnya.

Menurut Ilyas, pemilihan peserta rapat terkait bukan tanpa tujuan. Pejabat administrator yang hadir berada pada level pengambilan keputusan di unit kerja masing-masing sehingga dapat memastikan teknologi betul-betul masuk ke strategi kerja unit.

Sedangkan di bawah pejabat administrator, yakni fungsional muda dan madya, menurut Ilyas adalah penggerak utama di lapangan yang sehari-hari bersentuhan dengan data, layanan digital, dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kombinasi kedua level tersebut diharapkan dapat berpengaruh dalam menyebarkan mindset digital ke rekan kerja lainnya sehingga memastikan perubahan bisa terjadi dengan cepat dan konsisten,” pungkasnya.

Professional trainer dan konsultan, Nico Syafrizal, menyampaikan bahwa transformasi digital merupakan proses menyeluruh yang melibatkan proses bisnis, data, sumber daya manusia, arsitektur SPBE.

“Maka penting untuk menjadikan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE, sebagai kerangka agar layanan pemerintah semakin efisien,” ujarnya.

Dalam konteks KP2MI, menurut Nico, layanan digital utama untuk mendukung pelindungan bagi pekerja migran Indonesia selama ini sudah berjalan, yakni dalam wujud Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SiskoP2MI).

Nico berpendapat bahwa, perlunya komitmen bersama untuk mencapai transformasi digital yang maksimal, serta kebutuhan layanan lintas unit agar bisa lebih mudah diintegrasikan pada tahap operasional.

“Peran pimpinan dalam memastikan pola pikir tata kelola digital yang efektif juga krusial dalam proses implementasi transformasi digital di masing-masing unit kerja,” ucapnya.

Tambah Nico, sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk nyata implementasi peraturan nasional terkait SPBE dan Arsitektur SPBE Nasional.

“Kita semua berharap, transformasi digital ini tidak hanya berhenti pada forum diskusi semata, melainkan bagian dari rangkaian berkelanjutan untuk mencapai transformasi digital yang lebih efisien dan terintegrasi,” tutupnya. (Humas/Pusdatin)

--