Jakarta, KemenP2MI (14/01) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi total terhadap sistem penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Mukhtarudin saat menerima kunjungan Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah dan Wakil Walikota Depok, Chandra Rahmansyah di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Selasa (13/01/2026).

Dalam arahannya, Menteri Mukhtarudin  menekankan bahwa era penempatan  pekerja migran sektor  domestik tanpa keahlian (unskilled) harus segera diakhiri dan digantikan dengan sistem berbasis kompetensi yang terintegrasi.

“Kita tidak ingin lagi ada kasus pekerja Migran yang dikirim tanpa bekal. Masalah utama selama ini adalah penempatan  pekerja migran yang tidak punya skill, bahkan tidak mengerti bahasa dasar negara tujuan. Ke depan, meski untuk sektor domestik, mereka harus memiliki lower skill yang terstandar, minimal paham bahasa dan mampu mengoperasikan alat rumah tangga modern,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Memutus Rantai Ego Sektoral melalui Grand Design

Menteri Mukhtarudin mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun Grand Design yang mengatur alur perjalanan pekerja migran, mulai dari bangku pendidikan hingga ke penempatan di luar negeri.

Hal ini menurut Mukhtarudin, dilakukan untuk mengatasi ketimpangan (gap) antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

“Ekosistem kita selama ini masih parsial atau jalan sendiri-sendiri. Kita sudah melakukan MOU beberapa Perguruan tinggi untik memastikan kurikulum di SMK dan Perguruan Tinggi selaras (link and match) dengan kebutuhan global. Kami ingin peluang kerja di luar negeri menjadi tanggung jawab bersama,” beber Menteri Mukhtarudin.

Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi sebagai One-Stop Service

Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk beberapa Migrant  Centers di berbagai daerah. Menteri Mukhtarudin memberikan apresiasi kepada institusi seperti UNHAS yang telah menjalankan sistem One-Stop Service, dan mendorong Universitas Indonesia (UI) untuk mengambil peran serupa.

“UI memiliki infrastruktur, SDM, dan jaringan internasional yang luar biasa sebagai salah satu kampus Top 200 dunia. Kami ingin kampus-kampus besar menjadi jembatan langsung, mulai dari pelatihan, medical check-up, hingga penempatan melalui agensi luar negeri secara legal dan aman,” tandas Menteri P2MI Mukhtarudin.

Adapun tahun 2026, Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pelatihan mandiri bagi ribuan calon pekerja migran yang fokus pada penguasaan bahasa dan skill teknis sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi dan meningkatkan martabat pekerja Indonesia di mata dunia.**

-