Jakarta, KemenP2MI (5/2) – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, menegaskan, pemerintah tidak akan menempatkan pekerja migran Indonesia ke negara-negara berisiko, termasuk Kamboja yang bukan merupakan negara penempatan.

“Kamboja bukan negara penempatan. Pemerintah tidak menempatkan pekerja migran ke sana,” tegasnya ditemui usai menjadi keynote speaker Indonesia Economic Summit (IES) di Shangrila Hotel Jakarta, Rabu (4/2/2026). 

Wamen Christina kembali menegaskan, pemilihan negara penempatan pekerja migran dilakukan secara selektif dan berbasis pemetaan risiko. 

Kementeriannya, kata dia, hanya mengirimkan pekerja migran ke negara-negara yang memiliki permintaan kebutuhan tenaga kerja yang jelas serta sistem hukum ketenagakerjaan memadai.

“Negara tujuan penempatan harus memiliki regulasi ketenagakerjaan yang baik, atau kerja sama resmi dengan Indonesia melalui MoU, dan pastinya sistem pelindungan seperti asuransi atau jaminan sosial bagi pekerja migran,” jelas Christina. 

Christina menekankan, pemerintah tidak mungkin menempatkan pekerja migran, utamanya lewat program resmi pemerintah, ke negara yang berpotensi membahayakan keselamatan dan hak-hak mereka.

“Tidak mungkin pemerintah mengirim pekerja migrannya ke negara yang berisiko. Prinsip utama adalah pelindungan,” tegas Wamen P2MI.

Ia melanjutkan, kebijakan penempatan pekerja migran selalu mengedepankan aspek keamanan, legalitas, dan keberlanjutan kerja, sejalan dengan komitmen pemerintah memastikan pekerja migran Indonesia bekerja secara aman, prosedural, dan bermartabat.

“Kami ingin memastikan setiap pekerja migran yang berangkat ke luar negeri benar-benar terlindungi, memiliki kepastian kerja, dan mendapatkan hak-haknya,” ujarnya. 

Terkait negara tujuan penempatan, Wamen Christina menambahkan, peluang yang ada sangat beragam, mulai dari negara konvensional seperti Malaysia, kawasan Timur Tengah, Jepang, Korea Selatan, dan juga negara-negara Eropa Timur.

“Salah satu peluang besar datang dari Turki, yang tahun ini diperkirakan memerlukan hingga 40 ribu pekerja, terutama di sektor hospitality,” imbuh Wamen Christina. **(Humas)

-