Palu, KP2MI (29/1) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong penguatan kelembagaan Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Satpel PVP) Palu melalui Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Pelatihan Vokasi yang digelar pada Kamis (29/1/2026).

FGD tersebut bertujuan memperkuat peran kelembagaan pelatihan vokasi dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan siap kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Satpel PVP Palu dan dipandu asesor Universitas Airlangga yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Waluyo Tri Putra. Dalam pemaparannya, Waluyo menekankan pentingnya keterkaitan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan penguatan kelembagaan Satpel PVP Palu. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

“Dunia kerja membutuhkan tenaga yang kompeten dan siap kerja. Karena itu, kolaborasi antara lembaga pelatihan, industri, dan pemerintah menjadi keharusan agar pelatihan vokasi benar-benar berdampak,” ujarnya.

Dukungan terhadap penguatan kelembagaan Satpel PVP Palu juga disampaikan Kepala Seksi P2KK Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah, Lisnawati. Ia menilai transformasi Satpel PVP Palu menjadi balai pelatihan sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem pelatihan vokasi di daerah.

“Penguatan kelembagaan Satpel PVP Palu menjadi balai akan memudahkan pemetaan kebutuhan lowongan kerja secara lebih terarah, melalui pembagian kelompok pelatihan sesuai bidang dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan ASPRINDO, Usharna Ningsi, menyoroti pentingnya penguatan keterampilan pendukung di luar keahlian teknis. Ia menilai peningkatan kapasitas konten kreator dan kemampuan bahasa asing memiliki peluang besar dalam mendukung daya saing UMKM lokal.

“Peran konten kreator penting untuk memperkuat promosi UMKM. Selain itu, keterampilan bahasa asing perlu didorong agar produk lokal Sulawesi Tengah mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional,” katanya.

Kepala BP3MI Sulteng, Mustaqim, menambahkan, infrastruktur pelayanan menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pelatihan vokasi. Ia menegaskan bahwa ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri masih menjadi tantangan utama.

“Sertifikasi kompetensi, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kualitas instruktur menjadi kunci dalam mencetak tenaga kerja yang siap kerja. Peran seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar pelatihan vokasi selaras dengan kebutuhan industri,” tegas Mustaqim.

FGD tersebut ditutup dengan diskusi interaktif dan menjadi langkah awal penguatan sinergi kelembagaan antar pemangku kepentingan, guna meningkatkan kualitas pelatihan vokasi serta memperluas kesempatan kerja yang aman, berkualitas, dan prosedural bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir, di antaranya Ketua ASTEKINDO, Gunawan Wirasono; Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Donggala, Ilham; perwakilan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah, Darmawati; serta perwakilan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Shin Indonesia, Moh. Yusuf Khalid. * (Humas/BP3MI Sulawesi Tengah/CLN)

-